Makmur HAPK : Kita Minta Napsu Membangun Pemerintah Harus Seimbangkan Dengan SDM

INFOBENUA-SAMARINDA-Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, MenIlai pemprov Kaltim bernapsu ingin membangun proyek fisik tetapi tidak disertai dengan keseimbangan pembangunan Sumber Daya Manusia atau SDM. Sehingga terkadang pembanguan fisik selesai dilakukan dengan menggunting pita peresmian tetapi bingung siapa yang akan mengelolah atau mengisi lembaga atau gedung yang sudah dibangun tersebut.
Makmur mencontohkan misalnya pemerintah provinsi memutuskan membangun Rumah Sakit besar, mentereng dan modern, tetapi apakah dipikirkan soal dokter atau tenaga medis yang akan menggunakan rumah sakit tersebut, tidak dipikirkan keseimbangan logikanya. “Ahirnya rumah sakit selesai, fasilitasnya lengkap, sekarang dimana tenaga medisnya atau dokter ahlinya yang menempati gedung rumah sakit mewah itu,”ungap Mkamur, saat di Tanya soal pengajuan Anggaran APBD DPRD Kaltim 2022, usai rapat Banggar tanggal 7 Septenber lalu.
Hal tersebut diungkapkan Makmur HAPK, atas adanya usulan sejumlah program proyek fisik yang diajukan pemerintah dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) legislative dan eksekutif lalu di kantor DPRD Kaltim. Pemerintah provinsi Kaltim berencana memprogram pembangunan rumah sakit baru yang letak dan anggarannya masih dalam pengajuan kepada Banggar kedua lembaga.
Pengajuan tersebut di instruksikan oleh anggota DPRD agar di kaji matang dan dirumuskan detail serta konfrenhensif pemerintah terkait hitungan detail, nilai kemamfaatan dan keseimbangan antara proyek yang dibangun dengan ketersediaan sumber daya manusianya sebelum di ajukan ke rapat pembahasan Banggar DPRD dan Eksekutif.
Seperti diketahui dalam rapat pertama Banggar di DPRD Kaltim tangal 7 September lalu, DPRD mengajukan penjadwalan rapat ulang kembali terkait sejumlah laporan penggunaan dan belanja APBD pemerintah tahun 2021 dan pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022, yang baru dalam Rapat gabungan Banggar Eksekutif dan Legislative.
Pengajuan penjadwalan rapat banggar di usul anggota DPRD untuk dijadwal ulang kembali lantaran belum ditemukannya singkronisasi pendapat antara anggota DPRD dan Pemprov Kaltim yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kaltim, Sabani dan kepala BKAD Kaltim, M Sa’dudin.
Anggota DPRD mengusul penjadwalan rapat ulang Banggar lantaran pemerintah Pemprov di nilai belum mampu memaparkan logika dan argument penggunaan belanja daerah tahun 2021 dan pengajuan RAPBD 2022. Seluruh data yang disajikan pemerintah baik realisasi maupn rancangan APBD Kaltim gelondongan atau tidak konfrehensif dan detail penggunannya. “Banyak hal hal yang kita instruksikan agar di lengkapi detail belanja APBD dan Rencana APBD untuk apa saja, jadi kita usulkan rapat berikutnya agar pemerintah melengkapi data datanya,”kata Makmur HAPK.
Makmur juga mengataan bahwa RAPBD yang diajukan oleh pemerintah malah angkanya naik sekian persen dari tahun 2021. Alasannya karena covid 19, yang membutuhkan tambahan anggaran yang besar dan menyedot anggaran umum yang sudah deprogram 2021. Makmur menambahkan, pemerintah mengakui banyak program pembangunan ditahun 2021 ini tidak maksimal berjalan bahkan lumpuh sama sekali sebab selain angarannya dialihkan ke penanganan pandemi covid 19 juga sejumlah kegiatan pembangunan terkendala wabah covid.
Olehnya DPRD meminta agar pemerintah meminta paparan penggunaan anggaran itu sebelum di masukkan dalam klosul agenda penganggaran atau pemutusan apakah APBD 2021 lalu lolos dan singkron dengan nilai dan aplikasi program yang dilakukan selama 2021 ini. “terkait anggaran dialihkan ke Covid, kita minta pemerintah melalui Dinas Kesehetan (Nakes) apa saja yang telah di lakukan dengan penanganan covid, anggarannya singkron tidak? Kita mau lihat apakah penggunaan anggaran itu logis dan tepat sasaran,”ujar Makmur. Penulis Anisa