APBD 2021 Kaltim Diprediksi 100% Tidak Habis Dibelanjakan, DPRD Minta Pemerintah Berhitung Ulang

INFOBENUA-SAMINDA- Kepala BKAD, M Sai’dudin mengungkapkan kemungkinan belanja daerah tahun 2021 hingga ahir Desember tidak tercapai 100 persen. Hal itu di katakan sebab menurut Sa’dudin, dari ketersediaan anggaran di APBD Rp 1 T yang haru di habiskan hingga ahir tahun 2021 ini baru terbelanjakan sekitar Rp 700 miliar. Kondisi ini otomatis akan menyisakan silva sekitar Rp 300 miliar, makanya prediksi silva APBD Kaltim itu rencananya akan di bahas dengan Banggar DPRD untuk di “otak-aitk” agar di programkan untuk silva itu di alokasikan utnuk penanganan pandemic Covid 19.
Sa’dudin berharap Rp.700 miliar penerapan APBD itu tidak terpengaruh atau beresiko terhadap APBD Kaltim tahun 2022. Pasalnya dengan kemampuan belanja yang tidak maksimal itu DPRD pasti meminta agar RAPBD kita tidak melebihi pengajuan anggaran tahun2021. “hal ini kita akan bicarakan dengan Banggar gabungan DPRD dan Eksekutf semoga dapat jalan keluarnya,”kata Kepala BKAD Kaltim ini.
Selain soal penerapan APBD kaltim yang tidak maksimal, Sa’dudin juga mengungkapkan penurunan Pendapata Asli Daerah Kaltim yang cukup tajam. Alsannya jelas, yakni karena akibat Covid 19. Tetapi kepala BKAD ini juga menyebutkan bahwa penurunan PAD Kaltim itu karena kinerja Samsat yang lemah dan kesadaran bayar pajak masyarakat juga yang tidak di genjot instansi terkait. Padahal kita tahu bahwa sumber PAD terbesar kaltim selain Tambang dan Migas adalah dari pajak kendaaan roda dua dan empat.
Semeentara dari sektor bagi hasil pendapatan perusahaan tambang dan gas bumi atau minyak, Kaltim masih optimis akan mendapat keuntungan dan sumber PAD yang lumayan besar, meski pandemic Covid 19 masih menghantui ekonomi Kaltim saat ini.
Anggota DPRD Kaltim yakni Makmur HPAK juga otimis bagi hasil sekotr tambang dan gas alam masih mampu membuat PAD Kaltim Survive tahun2022 yang akan datang. Untuk itu pihaknya yakni DPRD Kaltim akan mendorong pemerintah Kaltim agar bekerja maksimal untuk merapikan pemasukan PAD dari perusahaan perusahaan tambang dan gas bumi di wilayah ini.
Pada bagian lain, penanganan Covid 19. Menurut Sa’dudin pemerintah akan memotong sejumlah belanja daerah, yang dinilai memilki celah untuk dipangkas seperti perjalanan dinas seluruh SKPD dan pemberlakukan bea siswa yang masing masing akan di potong Rp 300 miliar dan Rp 200 miliar untuk menambah APBD 2022 mendatang. Dari pemangkasan itu akan di alokasikan hampir seluruhnya untuk anggaran biaya penanganan Covid 19.
Secara rinci target usulan RAPBD untuk angaran Covid mencapai sekitar Rp 420 miliar tahun 2022. Anggaran itu naik sekitar RP 200 miliar dari usulan refocusing anggaran tahun 2021 penanganan covid yang di patok sekitar RP 200 miliar menjadi Rp 420 miliar lebih untuk tahun 2022. Meski demikian seluruh anggota DPRD minta agar pemerintah merinci pengajuan RAPBD tersebut, sebab dalam pembahasan rapat Banggar tanggal 7 September lalu pemerintah hanya menyebut angka angka tanpa rincian belanja dan rencana peruntunkan apa penggunaan anggaran yang di usulkan ersebut.

Penulis: Anisa