Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun, Menyarankan Pembelian Vaksin Menggunakan APBD

INFO BENUA.id, Samarinda – Keterbatasan alokasi vaksinasi di Kaltim tampaknya menjadi persoalan yang sulit diurai pemerintah daerah. Lantaran wewenang pembelian dan pendistribusian vaksin berada di pemerintah pusat. Kaltim, yang merupakan provinsi dengan kasus Covid-19 tertinggi luar Jawa-Bali tak berkutik ketika distribusi vaksinasi belum dapat terpenuhi.
Namun demikian, tampaknya hal ini membuat anggota dewan yang berada di DPRD Kaltim gerah. Lantaran, pemerintah daerah dianggap pasrah tanpa melakukan sesuatu untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Tanah Benua Etam, sebutan lain Kaltim.
Berdasarkan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyarankan pembelian vaksin menggunakan APBD. Walaupun ia mengetahui bahwa regulasi pembelian vaksin dilakukan oleh pemerintah pusat menggunakan APBN.
“Kalau vaksin ini kan memang kewenangan pusat, saya pernah berharap agar kita diberi kewenangan khusus, Kaltim barangkali untuk belanja sendiri vaksinnya. Karena apa, kita mengharapkan dari pemerintah pusat, kan lama dan terbatas tentunya. Kita punya APBD yang cukup untuk menyehatkan masyarakat Kaltim. Kenapa ndak kita pakai duit kita,” kata Samsun, usai mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-76 di Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (18/8/2021).

Dewan Sarankan Ubah Aturan, Untuk Beli Vaksin Menggunakan APBD
Kendati demikian, Samsun menyadari harapannya itu terhalang aturan. Kemudian, ia menyampaian alternatif sekiranya peraturan itu bisa ditabrak untuk memperjuangkan pembelian vaksin bagi pemerintah daerah. Sehingga tak lagi perlu menunggu-nunggu distribusi dari pemerintah pusat. Mengingat tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan vaksin.
“Dari Rp 11 Triliun itu kalau Rp 1 Ttriliun-nya dipakai untuk beli vaksin juga tidak apa-apa, yang penting masyarakat kita sehat. Kalau kita nunggu-nunggu saja ya seperti ini,” ujarnya.
Disinggung mengenai penyampaian saran tersebut kepada pemprov, anggota DPRD Kaltim dari fraksi Partai PDI-P ini mengatakan, sudah pernah menyampaikan hal itu melalui obrolan. Ia juga menyebut, bahwa anggaran pemprov itu banyak bahkan dewan siap menyetujui anggaran tambahan apabila itu berkaitan dengan kemaslahatan dan kesehatan masyarakat Kaltim.
“Udah kita ngobrol. Nanti kita lobi supaya pusat memberikan kewenangan khusus. Duit kita banyak loh. Kan sudah ada anggaran Rp 250 Miliar untuk penanganan Covid-19, kalau seandainya mau ditambah lagi ya ndak papa. Kami siap, yang penting itu tadi kita langsung mengena pada sasaran, seeperti pengadaan vaksin. Ya permenkesnya dulu dirubah,” tuturnya.

Ada Aturan Tersendiri, Pemerintah Daerah Tak Dapat Membeli Vaksin Gunakan APBD
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi tampaknya memiliki pandangan yang berbeda. Ia mengatakan, bahwa pembelian vaksin hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Yang bisa beli itu pemerintah pusat, kita ndak boleh. Pusat yang menentukan, kalau kita mau beli juga sama siapa,” kata dia.
Ia mengakui, kalau yang menjadi bantu sandungan hanya mengenai anggaran maka hal itu bukan perkara sulit. Namun, yang menjadi persoalan adalah adanya peraturan yang tak dapat ditabrak mengenai tata cara pembelian vaksin.
Selain itu, yang juga menjadi permasalahan adalah ketersediaan stok pada penyalur vaksin. Mengingat setiap negara saat ini berlomba-lomba memenuhi kebutuhan vaksin bagi negerinya, sedangkan jumlahnya penyedia dan produk vaksin yang dihasilkan masih terbatas.
“Kalau uang ya bisa dicarikan, jadi kita membangun. Cuma inikan berkaitan dengan tata cara, peraturan dan sebagainya. Tidak bisa sembarangan. Tergantung ketersediaan juga. Sinovac kan ndak sanggup. Akhirnya muncul Moderna,” kata mantan legislator Senayan ini.
Dikatakannya, pembelian vaksin oleh pemerintah daerah kemungkinan dapat dilakukan pada vaksin dalam negeri yang tengah dicoba dikembangkan pemerintah. Namun, lagi-lagi hal itu harus melalui proses sebelum dinyatakan layak digunakan oleh masyarakat.
“Cuma satu yang mungkin bisa itu vaksin nusantara yang dikembangankan Dr Terawan, kalau itu bisa dibeli, kita beli. Tapi kan belum ada izinnya. Tapi kan lagi-lagi ada aturan dan sebagainya sebelum diizinkan beli,ujarya.

Reporter kka