Seno Aji Cakupan Vaksin Masih Rendah, Kaltim Siap Tolak Pemberlakukan Kartu Vaksin di Tempat Umum 

Seno Aji Cakupan Vaksin Masih Rendah, Kaltim Siap Tolak Pemberlakukan Kartu Vaksin di Tempat Umum

Info Benua .id, Samarinda – Pemerintah pusat berencana menerapkan kebijakan kartu vaksin sebagai syarat berkegiatan di tempat umum. Jakarta pun menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan tersebut.
Dengan adanya kartu vaksin, masyarakat dapat berkegiatan dengan leluasa. Seperti datang ke mal, restoran, dan tempat umum lainnya.
Namun, tampaknya penerapan kebijakan kartu vaksin di tempat umum belum dapat dilaksanakan di setiap daerah. Lantaran perbedaan cakupan realisasi vaksinasi yang berbeda-beda. Seperti yang terjadi di Kaltim.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji. Ia menegaskan, Kaltim belum siap menerapkan aturan wajibnya sertifikat vaksin di tempat umum seperti masuk mal atau pusat perbelanjaan. Lantaran kondisi di Kaltim berbeda dengan di Pulau Jawa.
“Saat ini belum, karena kita tidak mungkin menerapkan hal tersebut. Jadi kita apple to apple kalau perbandingan kita dengan di Jawa berbeda. Di Jawa vaksin melimpah, oke lah mereka melakukan hal tersebut. Tapi kalau di Kaltim, dengan kondisi saat ini belum bisa,” ucapnya.
Legislator  dari fraksi Partai Gerindra ini bahkan siap menyampaikan penolakan ke pemerintah pusat jika aturan tersebut diberlakukan sekarang. Lantaran distribusi vaksin yang belum mencukupi kebutuan masyarakat Kaltim walau antusiasme masyarakat tinggi.
“Namun, apabila vaksin sudah mencukupi dan masyarakat sudah semua di vaksin, ya itu boleh dilakukan. Ini yang harus didiskusikan ke pemerintah pusat,” kata dia.
Sedangkan mengenai keluhan dari pengusaha Kaltim, disebutkan Seno Aji ia belum menerima. Lantaran kebijakan ini sejatinya memang belum diberlakukan di Tanah Benua Etam, sebutan lain Kaltim.
“Kalau keluhan belum ada karena kita belum memberlakukan hal tersebut,” ujarnya.
Terkait syarat pemberlakukan kartu vaksin di maskapai penerbangan, ia menilai hal itu wajar. Pihanya pun sempat mendiskusikan hal itu dengan kementerian kesehatan.
“Kemarin sudah kami diskusikan. Kita setuju saja karena tidak banyak masyarakat Kaltim yang bepergian, melakukan penerbangan. Sehingga kami merasa itu oke saja, masoh bisa dilakukan,” ucapnya.
Hal senada turut disampaikan Asisten 1 Pemprov Kaltim HM Jauhar. Ia mengatakan, penerapan kartu vaksin di Kaltim belum memungkinkan lantaran realisasi yang masih rendah.
“Ya belum memungkinkan karena vaksin petama dan kedua kalau dirata-ratakan masih di bawah 20 persen. Jadi bukan warga yang tidak mau vaksin, tapi karena animo masyarakat untuk vaksin sebenarnya cukup tinggi. Namun, kuota vaksin yang masih rendah,” kata dia
Reporter    :   Eko Abiyyu

Editor           :  Redaksi