Terkait APBD 2021 Menurun, DPRD Kaltim Minta Anggaran Pendidikan Tetap 20 %   

Samarinda, Infobenua – Bertempat di gedung E, Komisi IV DPRD Kaltim yang mencakup bidang kesejahteraan rakyat, menggelar rapat gelar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim pada Senin (26/10/2020). Rapat tersebut digelar secara tertutup. Awak media baru bisa mengorek informasi setelah agenda tersebut selesai, dan berkesempatan untuk mewawancarai Salehuddin, Sekretaris Komisi IV.

Salehuddin mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui terkait penyusunan anggaran program kegiatan 2021. Karena untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan harus memenuhi kuota anggaran mininal sebesar 20 persen sesuai undang-undang yang berlaku. Struktur atau plotting anggaran untuk Disdikbud Kaltim memang belum dipastikan.

“Yang pasti, akan mengikuti besaran dana pendapatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sekarang mengalami penurunan,” kata Salehuddin.

Sedang Komisi IV turut menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan program pendidikan. Terutama perihal infrastruktur. Sebanyak 7 SMA sederajat yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Kaltim dilaporkan tidak memiliki gedung sendiri untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajarnya.

Kondisi keuangan yang mengalami penurunan ini memang harus dihadapi. Akan tetapi Salehuddin berharap bahwa hak dan kewajiban untuk bidang pendidikan di Kaltim tetap tidak dikurangi. Bahkan menurutnya, jika perlu seharusnya anggaran pendidikan bisa ditingkatkan lagi.

Berkaitan dengan itu pihaknya pun akan menyesuaikan dengan slot anggaran yang ada untuk menentukan mana yang bakal menjadi prioritas. Secara spesifik, angka yang menunjukkan total anggaran untuk pendidikan memang belum dipegang. Hal itu dikarenakan plot anggaran yang disampaikan oleh Bappeda Kaltim kepada Disdikbud Kaltim secara detail belum diberikan.

Menurut politisi Golkar itu, persentasenya minimal wajib 20 persen untuk pendidikan. Sebab sekali lagi dengan kegiatan belajar-mengajar yang daring seperti ini, harus ditingkatkan. Mulai pengadaan alat seperti laptop untuk para guru dan lain sebagainya.

Sementara itu secara terpisah, Anwar Sanusi selaku kepala Disdikbud Kaltim, menyebutkan bahwa selama belum ada ketok palu untuk Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maka anggaran untuk Disdikbud Kaltim pun belum ada. Disebutkan Anwar, pihaknya pun masih menunggu.
“Seandainya sudah angka tetap, barulah segera disusun untuk penggunaan anggarannya,” pungkas Anwar Sanusi. #

– reporter: Kka

– editor: Ru