Sinkronisasi dan Konkretkan Investasi di Kaltara

Tanjung Selor, Info Benua — Masih dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pengembangan Kawasan Industri di Kaltara, Jumat pekan lalu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengamanatkan kepada Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie untuk mengawal dan mengkoordinasikan investasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Korea Selatan (Korsel) di wilayahnya.

Adapun nilai total investasi yang bakal dikucurkan kedua negara tersebut di provinsi termuda di Indonesia ini, sekitar USD 28 miliar atau setara Rp 370,71 triliun (estimasi kurs Rp 13.239 per USD 1) untuk tahap pertama.

Ditaksir, PLTA Kayan tahap I pada awal 2018 sudah melakukan konstruksi. Pelaksana kegiatannya, PT Kayan Hydro Energy (KHE) yang sejak 2010 telah memulai persiapan pembangunan PLTA terbesar kedua di Asia setelah Three Gorges DAM di RRT, atau yang terbesar di Indonesia. “Kini, KHE tengah melengkapi persyaratan administrasi dan teknis untuk izin konstruksi bendungan yang diterbitkan Balai Keamanan Bendungan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” urai Gubernur.

Targetnya, dalam sepekan ini seluruh persyaratan administrasi dan teknis tersebut sudah dilengkapi PT KHE. Lalu diserahkan kepada Balai Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, dan ditargetkan sepekan kemudian izin konstruksi PLTA Kayan tahap I sudah terbit. “Pak Luhut sudah meminta Balai Keamanan Bendungan untuk mempercepat proses penerbitan izin konstruksinya. Namun, tanpa mengabaikan seluruh prosedur yang ada. Dari itu, PT KHE diminta untuk segera memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Jika sesuai target, maka akhir September atau awal Oktober nanti sudah terbit izin konstruksi PLTA Kayan tahap I, dan segera dimulai konstruksinya awal 2018,” paparnya.

PLTA Kayan tahap I ditarget selesai dibangun dalam 4 hingga 5 tahun. “Secara keseluruhan, ada 5 bendungan akan dibangun untuk PLTA Kayan. Jika satu bendungan butuh waktu 5 tahun, maka secara keseluruhan dibutuhkan waktu paling cepat 20 hingga 25 tahun,” jelas Gubernur. Untuk PLTA Kayan tahap 1, diestimasikan dapat menghasilkan daya 900 MW. Kayan 2-nya 1.200 MW, Kayan 3 sebesar 1.800 MW, Kayan 4 mencapai 1.800 MW, dan Kayan 5 sebesar 3.300 MW.

Di kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah potensi andalan investasi di Kaltara. Di antaranya, KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, PLTA, pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut, dan lainnya. “Sesuai arahan Menko Kemaritiman, memang dibutuhkan pembagian realisasi investasi di Kaltara, sehingga tak ada monopoli oleh salah satu atau kelompok investor tertentu. Khusus untuk pembangunan PLTA, kami berkoordinasi 2 sampai 3 tahun dengan Menteri Perindustrian dan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), dan potensinya memang cukup bagus. Bahkan Presiden Joko Widodo berencana mengunjungi langsung lokasi PLTA tersebut di Long Peso—PLTA Kayan,” jelasnya.

Dijelaskan Gubernur, pentingnya pola investasi terintegrasi, sinkronsasi dan kongkret dikarenakan realisasi investasi di Kaltara berkaitan erat dengan kondisi geopolitik Indonesia di hadapan dunia internasional, khususnya terhadap RRT dan Korea Selatan juga negara lain yang ingin menanamkan modalnya di Kaltara. “Pak Luhut mengarahkan agar adanya pembagian rencana investasi yang jelas untuk setiap investor yang akan menanamkan modalnya di KIPI Kaltara atau lokasi potensi investasi lainnya di Kaltara. Dan, direkomendasikan model pengembangan investasi terintegrasi di Kaltara, harus diawali dari perealisasian hydro power, disusul pembangunan smelter atau industri lainnya, dan terakhir pelabuhan atau bandar udara,” ungkap Irianto.

Pada rakor tersebut, lebih banyak menyasar realisasi pembangunan PLTA Kayan. Sebab, pembangunan PLTA tersebut dianggap krusial untuk dapat segera direalisasikan, karena menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan investasi lainnya di Kaltara. Utamanya, kata Gubernur adalah investasi yang akan berlangsung di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

PLTA Kayan sedianya terintegrasi dengan pengembangan KIPI. Di KIPI sendiri, ada rencana investasi industri smelter alumina oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero) yang menargetkan capaian produksi alumina hingga 1 juta ton per tahun hingga 2025. Untuk menggerakkan usahanya, PT Inalum sedikitnya membutuhkan 400 ribu kWh hanya untuk memproduksi 1 ton aluminium ingot. Lalu, adapula rencana pembangunan industri stainless steel oleh Tsingshan Holding Group Co., Ltd yang memanfaatkan nikel lokal, dan Al Bassam yang akan membangun kilang minyak.

Di KIPI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga telah membagi kluster sesuai kebutuhan tiap investor. Untuk tahap I, Pemprov menyediakan lahan seluas 15 ribu hektare, sementara untuk jangka panjang bisa mencapai 55 ribu hektare. “Inalum butuh 600 hektare, Al Bassam 2 ribu hektare, Dragon Land sekitar 3 ribu hektare,” ucap Gubernur. (hms/adv).