Raperda Perlindungan Aset Pemkot Ditargetkan Rampung pada Maret 2022 Mendatang

Infobenua.com, Samarinda – Inventarisasi aset Pemkot Samarinda oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Samarinda masih bergulir hingga saat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus aset, Joni Sinatra Ginting mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun draft peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan aset yang nantinya menjadi produk hukum untuk menjadi acuan Pemkot Samarinda dalam pengelolaan aset daerah.

Salah satunya adalah pengaturan aset bergerak seperti kendaraan plat merah. Dia mengatakan, banyak kendaraan berplat merah yang seharusnya dikembalikan oleh pejabat pemkot yang telah usai masa jabatannya kepada pemkot, namun hingga saat ini belum juga dikembalikan.

“Iyah salah satunya adalah pada saat masa tugas selesai, apabila aset itu bergerak bisa kembali bukan jadi hak milik. Karena selama ini persepsi yang bertugas kebanyakan setelah selesai bertugas itu jadi hak milik, ” papar Ginting sapaan karibnya saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Samarinda, Rabu (16/2/2022).

lebih lanjutnya, sejauh ini kewenangan Pemkot dalam pengaturan aset daerah masih rancu, sehingga perda pengaturan aset daerah tersebut sangat urgent untuk landasan Pemkot dalam pengelolaan aset.

Lebih jelas politisi Demokrat menjelaskan, perampungan perda itu sendiri ditargetkan pada Maret 2022 mendatang, sehingga pihaknya dalam waktu dekat ini akan menyerahkan draft raperda tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selanjutnya dibahas secara bersama.

“Beberapa hari lagi draft yang telah kami siapkan kemarin akan kami berikan ke OPD terkait bagian pemerintahan, bagian hukum. Untuk selanjutnya kita akan duduk bersama membahas itu, ” tambahnya.

Lebih jelas Ginting, untuk penyempurnaan perda tersebut, Tim Penyusun Produk Hukum Daerah akan melibatkan tenaga ahli untuk memperoleh akademis, kemudian melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft raperda yang telah disusun, untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi.

“Tentunya perda itu akan sempurna harus ada naskah akademi, kemudian uji publik,” tandasnya.

Penulis : syaef