Pemprov Alokasikan Rp 6,4 Miliar untuk Jalan di Malinau dan KTT

Tanjung Selor, Info Benua – Wilayah Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Malinau tak luput dari perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Utamanya dalam pemenuhan sarana infrastruktur jalan. Meski nilainya tidak terlalu besar. Pada 2019 ini, melalui APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp 6,4 miliar untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.
“Untuk di KTT, tahun ini memang tidak ada pembangunan jalan baru. Hanya bersifat perbaikan jalan,” ujar Suheriyatna, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara. Tahun ini, lanjutnya, akan dilakukan perbaikan atas kondisi ruas jalan Trans Kalimantan menuju Tidung Pale. Adapun pekerjaannya, melakukan perkerasaan pada aspal atau patching diruas jalan sepanjang 200 meter. Melalui APBD dialokasikan dana sekiranya Rp 500 juta untuk memperbaiki jalan yang ada di kabupaten tersebut.
Suheriyatna mengatakan, KTT yang notabennya sebagai daerah paling muda di Kaltara, sedang giat-giatnya memenuhi prasarana infrastruktur khususnya jalan. Baik pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat maupun Pemprov Kaltara. Sejak tahun 2015 hingga 2018 saja, dari total ruas jalan yang tersebar di KTT, Pemprov Kaltara telah membangun jalan sepanjang 3,61 kilometer dari total panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang 72,235 kilometer. Sedangkan untuk pemeliharaanya Pemprov Kaltara berhasil menyelesaikan ruas jalan sepanjang 6,83 kilometer. “Meski dengan anggaran terbatas, kita tetap melakukan pembangunan yang sifatnya perbaikan atau pemeliharaan,” kata Suheriyatna.
Selain ruas jalan di KTT, peningkatan jalan juga dilakukan di daerah yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Malinau. Tahun ini, Pemprov Kaltara fokus memperbaiki ruas jalan Tanjung Lapang menuju Lidung Keminci, serta ruas jalan Setulang menuju Punan Setarap yang total perbaikannya sebesar Rp 900 juta. Tak hanya perbaikan jalan, dialokasikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan jembatan, yakni jembatan Sei Malasuk dengan panjang jembatan 80 meter.
“Untuk di Malinau selain dari APBD Kaltara, juga ada pembangunan jalan yang dianggarkan dari APBN. Khususnya jalan-jalan di wilayah perbatasan. Seperti salah satunya, jalan Malinau – Krayan yang merupakan ide (usulan) dari Pak Gubernur (Irianto Lambrie). Progresnya terus berjalan, yang ditargetkan tahun ini sudah bisa tembus,” imbuh Suheriyatna.
Untuk Malinau sendiri, ungkapnya, sejak tahun 2015 hingga 2018, yang dar APBD Pemprov Kaltara telah telah membangun jalan sepanjang 10,52 kilometer dari total panjang jalan yang ada di Kabupaten Malinau sepanjang 735,67 kilometer. Dan untuk pemeliharaannya, sepanjang 8,49 kilometer dari total ruas jalan yang dilimpahkan Pemkab Malinau kepada Pemprov Kaltara. “Sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mendandani beranda terdepan NKRI. Sehingga tiap tahun selalu kita upayakan pembangunan dan perbaikan. Utamanya untuk memenuhi infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Dinas PUPR-Perkim Kaltara dalam waktu dekat akan mengusulkan sebanyak 14 jalan provinsi untuk dilimpahkan dan dijadikan sebagai jalan nasional. Prosesnya kini masih dalam tahap penentuan jalan dan pengusulan. “Insya Allah dalam waktu kita akan lakukan pertemuan dan presentasi terhadap usulan jalan tersebut ke pusat. Kita berharap hasil dari pertemuan nanti, pengusulan jalan yang kita ajukan bisa diterima,” tutup Suheriyatna. (roy/adv).