Jelang Kunjungan Tim Kemendes-PDTT, Sekprov Minta Dipersiapkan Data

Tanjung Selor, Info Benua – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah terus memonitor rapat persiapan kunjungan tim Kementerian Desa, Penanggulangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) ke Tanjung Selor. Agar kunjungan itu berjalan lancar, Sekprov memimpin rapat dengan instansi terkait di Kantor Gubernur, Jumat lalu.
Kunjungan Kemendes-PDTT ke Kaltara adalah guna melakukan survei ke lokasi lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi yang akan dilimpahkan ke Pemprov Kaltara. Sekprov meminta agar terkait lahan itu di data, dan dilakukan survei awal.
Selain membahas pelepasan HPL transmigrasi seluas 250 hektare, juga membahas soal rencana pembangunan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kaltara yang lokasinya juga merupakan HPL Transmigrasi.
“Ketika tim Kemendes-PDTT datang, selain lahan 250 hektare yang satu hamparan tersendiri, lahan LPMP 4 hektare dan lahan panti rehab serta lahan lapas juga kita mintakan. Data kita harus ada, jadi lebih dari 250 hektare yang kita minta,” ujar Sanusi, Asisten I Setprov Kaltara yang hadir dalam pertemuan itu.
Sebelumnya, Kemendes-PDTT, telah menindaklanjuti surat permohonan Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie, perihal pelepasan lahan yang menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi 250 hektare di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.
Lahan tersebut, kata Gubernur, rencananya diperuntukkan sebagai tempat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, balai latihan serta perumahan pegawai. Menurutnya, itu merupakan salah satu poin dari terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang harus ditindaklanjuti.
Hasil dari pertemuan itu, lanjutnya, Kemendes-PDTT akan mendukung pelimpahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Bahkan untuk mendukung itu, Kemendes-PDTT akan melakukan survei untuk melihat langsung mana saja lahan HPL transmigrasi yang akan dilimpahkan ke Pemprov Kaltara.
Gubernur menuturkan, diusulkannya pelepasan lahan transmigrasi kepada Pemprov Kaltara selain pengembangan adalah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih lahan. Karena itu, baik Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan dan Kemendes-PDTT harus bersinergi dalam proses pelimpahan lahan tersebut.
“Rencana kunjungan dari kementerian, kemungkinan dilakukan pada pertengahan bulan Februari 2019 sekaligus mengagendakan rapat di Tanjung Selor mengenai pelimpahannya. Bahkan Kemendes-PDTT cukup bangga, karena cikal bakal pengembangan KBM adalah daerah transmigrasi,” kata Irianto. (roy/ru/adv).