Makmur: Ketahanan Keluarga, Mampu Sejahterakan Bangsa dan Negara

INFOBENUA, SAMARINDA – Pada Rapat Paripurna ke-5, membahas terkait dengan permasalahan administrasi dewan, ketahanan keluarga ini yang sebenarnya paling penting.

Disampaikan oleh Makmur HAPK, Ketua DPRD Provinsi Kaltim. Untuk kelancaran pengesahan ini dari pihak gubernur, pemprov, dan yang terkait lainnya. Meminta untuk mendukung penuh, sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

“Terutama dalam kelancaran pengesahan ini dari pihak gubernur dan pihak terkait lainnya bisa saling mendukung, agar bisa kita selesaikan dengan baik dan cepat,” ujarnya kepada awak media, Senin, (8/3/2021).

Ditambahkannya, apalagi Kehidupan kita ini kan berbangsa yang berarti dimulai dari ketahanan keluarga.

“InsyaAllah kedepan kalau kita mampu menciptakan ketahanan keluarga, secara otomatis kesejahteraan bangsa dan negara akan lebih baik. Apalagi Perda yg saat ini sudah sangat bagus sekali,” bebernya

Kemudian ia menjelaskan, tertibnya suatu keamanan dan kehidupan berbangsa bernegara itu dilihat dari ketahanan keluarga itu sendiri. Tentunya ini menyangkut masalah penyusunan perda, serta alasan kenapa kita minta program ini betul-betul menjadi perhatian pemerintah.

“Kemarin kita juga sudah melakukan pertemuan dengan para alumni hukum tata negara, karena selama ini dipandang produk-produk kita kurang minati. Jadi harapannya kedepan produk-produk Perda ini mempedomani sebagaimana aturan yg ada,” ucapnya lebih lanjut

“Selanjutnya tentang aset dirinya juga meminta penyederhanaan tentang bagaimana kita menata aset dengan baik supaya semua bisa lebih jelas lagi,” bebernya

“Kedua terkait penghapusan aset seperti kendaraan roda dua dan empat yang tidak mampu kita selesaikan. Karena aturannya yang cukup rumit sehingga begitu dilelang ada yang tidak mau membeli,” sambungnya

Sehingga mengakibatkan banyaknya tumpukan-tumpukan barang tidak berharga di dewan ini, tidak sedikit menjadi harapan saya ini bagaimana caranya nanti Pemotong bisa berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Agar diberi
kemudahan dan tidak memberatkan.

“Terpenting adalah agar semua aset tidak menumpuk, ditempat kita, dan bisa menjadi nilai tambah untuk khas daerah. Ketimbang mempertahankan aturan yang ada, tapi sampai selesai aset tidak menghasilkan apapun dengan cara lelang,” pungkasnya.

Wartawan: DC