Konstruksi PLTA Kayan Tinggal Tunggu Izin Kemen PUPR

JAKARTA, Info Benua – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Peso, Kabupaten Bulungan diharapkan tak melenceng dari progress. Pembangunan fisik atau konstruksi bendungan tahap I sebagai support utama PLTA pun segera dimulai.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, untuk memulai pembangunan  konstruksi bendungan pada PLTA Sungai Kayan, tinggal menunggu izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI. “Izin ke Kemen PUPR sudah diajukan. Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah keluar. Setelah itu akan dimulai konstruksinya,” kata Irianto saat rapat koordinasi lanjutan percepatan investasi Indonesia – China di Kementerian Koordinasi (Kemenko) bidang Kemaritiman, Kamis lalu.

Dikatakan Irianto, jika izin dari KemenPUPR sudah keluar, akhir tahun 2017 atau paling lambat awal 2018 pembangunan fisik bendungan untuk PLTA Sungai Kayan sudah bisa dimulai. “Pihak perusahaan dalam hal ini PT Kayan Hydro Energy (KHE) sudah siap. Termasuk soal pendanaan sudah tidak masalah. Sekarang tinggal izin dari KemenPU saja. Karena untuk kontruksi harus ada izin dari Kementrian PUPR,” tegasnya.

Gubernur mengungkapkan,  tahap pertama pembangunan bendungan untuk PLTA diperkirakan membutuhkan waktu 4 – 5 tahun. Perizinan dari Kementerian ESDM, kementerian kehutanan, lanjutnya sudah tidak masalah. Termasuk desain bendungan, Irianto menegaskan, desain sudah dibuat sejak beberapa waktu lalu oleh perusahaan. “Biaya untuk desain ini lumayan besar.  Mulai dari perencanaan, studi kelayakan dan lainnya menghabiskan kurang lebih USD 75.000. Sekarang tinggal dilanjutkan dengan pembangunan fisiknya,” kata Irianto sebelumnya.

Sambil mempersiapkan pembangunan konstruksi bendungan,  gubernur dalam beberapa kesempatan menyampaikan, perusahaan juga telah menyiapkan kebutuhan listriknya. Menurut informasi dari perusahaan, akan segera dimulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Berau. “Kenapa PLTU dibangun di Berau? Karena di sana lahannya yang sudah siap, termasuk sarana pendukung lainnya. Tidak masalah, justru positif, nanti jaringannya lewat Tanjung Selor dan Tanah Kuning, sehingga bisa masyarakat menikmati. Setelah PLTA selesai, nanti terbalik dari sini yang menyuplai listrik ke Berau dan sekitarnya,” kata Irianto, Rabu pekan lalu.

Selain pembangunan bendungan yang pada tahap pertama diperkirakan menghasilkan 900 Megawatt (MW), saat ini pemerintah kabupaten Bulungan bersama pihak perusahaan telah melakukan proses relokasi masyarakat yang berada di sekitar lokasi bendungan. Ada ratusan warga di dua desa yang akan dipindahkan ke lokasi eks HPH Inhutani.

Masyarakat, kata Irianto, sudah tidak masalah. Semua bersedia untuk direlokasi. “Selain dibangunkan tempat tinggal, di lokasi yang baru nanti oleh perusahaan akan dibangun sarana pendukung lainnya. Seperti sarana kesehatan, pendidikan dan lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur tak henti-hentinya meminta dukungan dari semua pihak. Terutama masyarakat. Suksesnya pembangunan dan investasi karena dukungan penuh dari masyarakat. “Investasi PLTA ini untuk jangka panjang. Anak cucu kita yang akan menikmatinya. Kalau kita semua ingin berbuat baik, dan meninggalkan kebaikan untuk anak cucu kita, maka wajib mendukung investasi ini,” kata Irianto.

Masyarakat, lanjutnya, diharapkan juga tidak gampang termakan oleh isu-isu yang tidak dipertanggungjawabkan. “Kita akan meletakkan pondasi untuk kemajuan Kaltara di masa mendatang. Masyarakat saya minta berpikir bijak, jangan mudah terpancing. Karena akan ada saja orang-orang yang tidak suka, yang akhirnya ingin memecah belah, menyebarkan berita bohong, mencaci maki. Ini yang wajib kita lawan. Siapapun yang akan mengganggu kemajuan Kalimantan Utara, harus dilibas,” tegasnya.

Terkait dengan tenaga kerja yang akan melaksanakan pembangunan di PLTA, Irianto menegaskan, bahwa meski investor yang mengerjakan ini berasal dari China, bukan berarti seluruh pekerjanya nanti berasal dari China. Dirinya berharap juga kepada masyarakat agar tidak alergi dengan tenaga kerja asing, justru seharusnya bisa dijadikan motivasi. Bahwa tenaga kerja kita juga bisa bersaing, bahkan lebih baik dari tenaga kerja asing.

“Mengenai tenaga kerja, saya sudah sampaikan pada Rakor di Kemenko Maritim, bahwa perlu diatur dengan sebaik-baiknya mekanisme penggunaan tenaga kerja asing asal RRT (Republik Rakyat Tiongkok), agar tidak menimbulkan hal-hal kontra produktif dan kesan buruk terhadap pemerintah. Kemudian juga perlunya konsistensi yang kuat dan berkesinambungan dalam kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis,” imbuh Irianto. (Humas).