Gubernur Dukung Simplikasi Sistem Akuntansi

JAKARTA, Info Benua – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong komitmen setiap Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat merealisasikan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Utamanya, di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial kemasyarakatan.

Ini merupakan tujuan utama dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 gelaran Kemenkeu, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (14/9).

Dalam kesempatan tersebut, hadir 38 gubernur, bupati dan walikota dari sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya, adalah Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie. Adapun rakernas ini mengangkat tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera”.

“Jadi penggunaan keuangan negara pada bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, ditegaskan Presiden juga Menkeu (Menteri Keuangan) Sri Mulyani agar lebih transparan. Utamanya untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, sehingga dengan infrastruktur yang baik dan pengelolaan anggaran yang transparan maka kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Saat ini, infrastruktur yang baik menjadi acuan warga untuk sejahtera,” papar Gubernur.

Pada rakernas yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet Kerja-salah satunya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Lembaga Negara seperti Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan lainnya, termasuk Kepala Lembaga Non Kementerian tersebut, dituturkan Irianto, Presiden memberikan arahan sekaligus penegasan atas beberapa hal terkait pengelolaan keuangan daerah dan pusat. “Presiden memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan hanya menyangkut persoalan teknis dan prosedural, tetapi harus mengarah kepada perubahan sistem. Dan, orientasi kita juga harus diubah, dari prosedur menjadi hasil yang makin berkualitas,” urai Gubernur.

Dijelaskan Gubernur, Presiden juga menyinggung soal adanya inefisiensi pada pelaksanaan anggaran pusat maupun daerah. Penyebabnya, adalah banyaknya kegiatan yang ukuran kinerjanya tidak jelas, sehingga hasilnya juga menjadi tidak jelas. “Presiden menginginkan agar perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, perlu diakui, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD,” jelas Gubernur.

Selain itu, Presiden juga menemukan banyak program yang dibuat dengan sasaran kegiatan yang tidak berorientasi pada hasil. Banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional. “Sedianya, sebagaimana amanat Presiden, tujuan dan sasaran kegiatan harus berorientasi pada hasil. Disamping itu, dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perlu menyederhanakan sistem akuntansi, laporan dibuat sederhana, yang penting akuntabel dan mudah diawasi,” papar Gubernur.

Sementara itu, dari laporan Menkeu Sri Mulyani, Gubernur menyampaikan ada sejumlah hal penting yang patut diketahui dan dipahami oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Yakni, adanya arahan dari Menkeu mengenai program Simplikasi atau Penyederhanaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Pun demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas. “Untuk hal ini, Menkeu memastikan Kemenkeu akan memberikan asistensi kepada Pemda yang mengajukan permohonan asistensi dalam rangka Simplikasi SPJ APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ucap Gubernur.

Selain itu, Kemenkeu juga menjadikan 2018, sebagai tahun momentum untuk melakukan perbaikan pelaporan keuangan pemerintah. Sekaligus upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sesuai amanat Presiden, Kemenkeu juga mendorong jajaran pemerintahan untuk mulai beralih menggunakan transaksi non tunai dalam proses keuangannya. Dalam persaingan global yang menuntut perbaikan dan kecepatan, penggunaan transaksi dimaksud dinilai dapat membantu.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada perwakilan Kementerian/Lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota yang Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012-2016 meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85 persen, tingkat Provinsi 90 persen, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66 persen. (Humas)