Berdasarkan laporan Ketua KPU sebut Teguh Setyabudi, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas di Kaltara berjumlah 14.148 orang. Seluruh anggota KPPS telah menjalani rapid tes. Mereka yang reaktif, akan diganti dengan anggota KPPS yang baru.
“Logistik pemungutan suara pun seluruhnya telah diterima oleh KPU Kaltara. Dan sampai hari ini (4/12/2020) beberapa sudah sampai di lokasi pendistribusian, dan beberapa juga dalam tahap distribusi. Distribusi didahulukan ke daerah-daerah terpencil seperti di pedalaman Malinau dan pedalaman Nunukan baik menggunakan pesawat terbang, maupun dengan perahu menyusuri sungai-sungai,” kata Teguh.
“Kita berharap proses distribusi berlangsung aman, lancar, dan selamat. Dalam distribusi ini, alhamdulillah, dikawal juga oleh personel Polri dan diawasi Bawaslu,” tambahnya.
Distribusi logistik di Bulungan dilaksanakan sejak 3 sampai 8 Desember 2020. Di Nunukan juga didistribusikan sejak tanggal 3 sampai 7 November ini.
“Pada tanggal 3 sampai 4 Desember KPU telah tembus mendistribusikan logistik ke 5 kecamatan di Krayan, Kabupaten Nunukan,” sebutnya.
Adapun distribusi di Malinau berlangsung pada 3 sampai 8 Desember. Khusus logistik ke Kayan Hulu dan Kayan Hilir dilaporkan telah tiba di lokasi.
“Adapun Tarakan dan Tana Tidung, juga segera didistribusikan. Dua daerah ini tidak terlalu sulit, relatif mudah baik menggunakan transportasi darat maupun air. Dan yang pasti pengawasannya akan ketat,” sebutnya.
Logistik pilkada mencakup kotak suara, bilik suara, tinta, segel, kabel ties, sampul-sampul, surat suara, formulir C berhologram, alat bantu coblos tuna netra, daftar pasnagan calon, dan buku panduan.
Teguh Setyabudi menambahkan, ada 12 hal baru di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Antara lain pengaturan kedatangan, maksimal 500 pemilih, pengecekan suhu tubuh, harus mencuci tangan, wajib pakai masker, dilarang berdekatan, tidak bersalaman, penerapan tinta tetes, dan pemakaian pelindung wajah.
Distribusi alat pelindung diri juga telah dilaksanakan. Alat pelindung diri mencakup masker, masker kain, sarung tangan lateks, sarung tangan plastik, face shield, sabun cair, instalasi cuci tangan, hand sanitizer, dan disinfektan.
Yang tak bisa dikesampingkan pula adalah pengawasan. Pjs Gubernur mewanti politik uang menjelang pemilihan, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya selama masa tenang.
“Laporan atau temuan dugaan pelanggaran harus diproses oleh Bawaslu. Demikian juga jika ada ketidaknetralan ASN. Termasuk pula pengawasan terhadap isu SARA,” sebutnya.
Saat masa tenang, tim terpadu akan melaksanakan penertiban alat peraga kampanye (APK). Sebelumnya Bawaslu telah menyurati masing-masing pasangan calon. Penggunaan fasilitas pemerintah juga rawan sehingga perlu diawasi.
“Money politik juga sangat rawan. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat yang sulit di masa pandemi. Kita juga antisipasi sosialisasi cara memilih dengan mendiskreditkan pasangan calon lain,” sebutnya.
Ia meminta agar semua penyelenggara baik di tingkat provinsi sampai penyelenggara adhoc KPU dan Bawaslu serta aparat keamanan TNI/Polri serta Linmas yang bertugas agar mengawasi betul penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di TPS.
“Akan tetapi masyarakat jangan takut. KPU dan semua pihak sudah mengatur edemikian rupa penerapan protokol kesehatan. Jangan takut ke TPS. Datanglah pada 9 Desember 2020. Mari kita sukseskan pilkada Kaltara dengan aman, damai, gembira, demokratis, aman COVID-19, serta partisipasi pemilih di atas 80 persen,” sebutnya. (rio/ru/adv).
Users Today : 1
Users Yesterday : 3
Total Users : 31827
Total views : 117667
Who's Online : 1