Kaltim Punya Kebun Sejuta Hektar, Tapi Minyak Goreng Lebih Mahal dari Jawa

Sangatta, Info Benua —  Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim)  Mahyunadi   mengaku heran dengan  kondisi Kaltim pada umumnya. Terutama  satu hal,  yakni masalah minyak  goreng. Sebab,  Kaltim punya kebun sawit sebanyak  satu juta hektar, tapi  tidak ada industri hilir yang dibangun di Kaltim. Akibatnya,  harga minyak goreng yang asalnya dari perkebunan kelapa sawit di Kaltim, justru lebih mahal dari harga di Jawa.

“Karena itu,  saya berharap,  ke depan,   pemerintah provinsi yang punya kewenangan masalah perkebunan sekarang ini, mendirikan Perusahaan Daerah (Perusda)  untuk mengelola industri  minyak goreng, termasuk  produk turunan  CPO (crude palam oil) lainnya,” kata Mahyunadi.

Dikatakan,  untuk menghidupi industri  hilir  atau memasok CPO ke  indutri hilir ini, maka pemerintah harus membuat Perda, yang  menyatakan  Perusda punya hak beli 20 persen CPO, tiap perusahan perkebunan.

“Dulu kan ada  namanya Hibkaba (Himpunya pengusaha kayu) lokal. Hipkaba punya hak beli 20 persen poduksi kayu dari perusahan.  Ini  layak diadopsi,  Perusda juga punya hak beli 20 persen  CPO perusahan yang ada di Kaltim,” tambahnya.

“Nantinya, tak perlu Perusda yang punya pabrik industri hilir CPO, kalau tak punya modal.  Yang punya adalah investor.  Jadi karena Perusda yang punya hak beli, maka  Perusda yang pasok CPO ke industri hilir yang dibangun  investor,” katanya.

Karena itu, menurutnya,  dalam hal ini Perusda pun  tak perlu punya modal besar, tapi punya modal kebijakan.

“Dengan kebijakan ini, maka Perusda hanya jadi perantara. Untung dikit kan tak apa-apa, yang penting  jalan. Kita juga punya industr hilir CPO,” lanjutnya.

Diakui,  selama ini  industri hilir tidak bisa berdiri di Kaltim karena perusahan sawit yang ada di daerah ini pada umumnya  sudah punya pembeli di daerah lain, terutama di Jawa.  Bahkan di luar negeri. Namun dengan kebijakan ini, maka tentu  ada jaminan pasokan  CPO di industri hilir di Kaltim.

“Kalau sudah punya industri hilir kan, ada pembukaan lapangan pekerjaan,  harga minyak goreng juga bisa turun, “ pungkas Mahyunadi. (jn)