Gugatan G20 Mei ke Pusat di MK Memasuki Tahap Pembuktian

Sangatta, Info Benua — Gugatan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM)  G20 Mei ke pememrintah pusat di Mahkamah Konstitusi (MK), tampaknya serius. Sebab, sidang sudah memasuki tahap pembuktian pokok perkara. Setelah sidang sebelumnya,  majelis hakim menyatakan materi gugatan G20 Mei, layak disidangkan.

Gugatan G20 Mei adalah uji materi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN, yang intinya pemerintah pusat  bisa menunda dana tranfer ke daerah. Agenda sidang ketiga ini untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR.

Menurut Ketua G20 Mei Irwan, agenda sidang yang akan dilaksanakan Selasa lalu untuk mendengar kerangan  tergugat dalam hal ini presiden dan DPR.

“Dua kali sidang sebelumnya kan masih pemeriksaan berkas. Karena berkas sudah dinyatakan lengkap, sekarang memasuki agenda pembuktian. Oleh sebab itu tergugat, dalam hal ini presiden dan DPR sebagai lembaga,  akan dipanggil memberikan keterangan di sidang MK kali ini,” kata Irwan.

Dikatakan, uji materi UU APBN ini, diharapkan adanya kejelasan dari kondisi keuangan daerah Kutai Timur yang sudah dirasakan dalam dua tahun terakhir ini. Bahwa masyarakat Kutim. ingin pasal yang menjadi penguat kebijakan-kebijakan dari Menteri Keuangan terkait pemotongan dan penundaan dana transfer ke daerah itu dicabut.

Jika pasal tersebut tidak dicabut, maka potensi pemotongan dan penundaan dana transfer kepada daerah pasti akan terjadi kembali.

“Selama berapa tahun ini pemerintah pusat menyatakan ada kelebihan saluran dana transfer ke Kutim. Bahkan nilainya sekitar Rp 818 miliar. Itu kan muncul  karena setelah APBN ditetapkan, kemudian muncul pemotongan berdasarkan Peranturan Menteri Keuangan (PMK) , lalu ada lebih saluran.  Kalau gugatan ini diterima, maka Pemkab Kutim tidak perlu lagi mengembalikan dana lebih saluran dana  itu. Karena langsung dinyatakan tidak ada,  transfer ke daerah, sesuai dengan  yang telah ditetapkan dalam APBN,” katanya.

Sekedar diketahui, gugatan yang dilayangkan Organisasi Gerakan 20 Mei ini juga mendapat dukungan penuh dari sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Kutim. Gugatan ini dianggap sebagai langkah nyata terhadap kejelasan Dana Bagi Hasil dan Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. (jn)