Gubernur Sarankan Perubahan Perizinan Keimigrasian

Tarakan, Info Benua — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri dan membuka Sosialisasi Pengawasan Orang Asing dan Rapat Kerja Tim Pemantauan Orang Asing Provinsi Kaltara Tahun 2018, Selasa lalu di Ruang Pertemuan Lantai 2 Hotel Duta, Tarakan. Sebelumnya, Gubernur melakukan pelantikan Tim Pemantauan Orang Asing Provinsi Kaltara yang diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara Basiran.
Pada pengarahannya, Irianto mengingatkan pentingnya pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai orang asing. “Ada dua terminologi mengenai orang asing, yakni warga negara luar yang berdiam dan tinggal di Indonesia. Kedua, orang yang tidak dikenal. Dalam hal ini, yang digunakan adalah orang asing dari warga negara luar yang berdiam di Indonesia dengan tujuan tertentu. Atau sesuai dengan terminologi yang termaktub dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 49/2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, kata Irianto.
Adapun orang asing yang dipantau, di antaranya diplomat, jurnalis-, tenaga ahli atau tenaga kerja, peneliti, rohaniawan, artis, organisasi masyarakat dan lainnya. Orang asing diawasi dan dipantau, karena setiap negara punya pengalaman dan cara tersendiri terkait hal ini. Indonesia sendiri, dengan wilayahnya yang luas dan terbuka, pengawasan orang asing menjadi penting. Indonesia juga dikenal akan masyarakatnya bersikap ramah dan terbuka bagi orang asing. Sikap ini bagus, tapi pertanyaannya hal tersebut tak mampu mendorong kedatangan wisatawan ke Indonesia. Berbeda dengan negara lain, yang penuh curiga terhadap orang yang tak dikenalnya. Tapi, kunjungan wisatawannya cukup tinggi, beber Irianto.
Dikatakan Irianto lagi, ada beberapa isu strategis mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Diantaranya, radikalisme dan terorisme. “Dengan garis perbatasan yang cukup panjang di Kaltara, pengawasan orang asing cukup sulit dilakukan. Beruntungnya, Indonesia memiliki TNI dan Polri yang memiliki kemampuan dan loyalitas tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menjaga kedaulatan dan kehormatan negara. Hingga, hal ini menimbulkan rasa segan dari negara lain. Semangat ini harus dihargai, urai Irianto. (roy/as/adv).