Bupati dan Ketua KPU Tandatangani Naskah Hibah Dana Pilkada Kukar 2020

Tenggarong, Info Benua — Perhelatan akbar pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun depan, 2020. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) siap menyongsong perhelatan itu. Segala sesuatunya telah dipersiapkan secara matang.
Baru-baru ini Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar Erlyando Saputra, telah menandatangani naskah dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pengkab) Kukar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar tahun 2020.
Bertempat di Kecamatan Tabang, Selasa lalu, penandatanganan naskah hibah dengan Nomor 6/NPHD/HK/2019 dan Nomor 103/KU.07-SPJ/6402/KPU-Kab/X/2019 itu disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Tenggarong Darmowijoyo, serta Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesra Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat.
Selanjutnya Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, bahwa anggaran sebesar 100 miliar lebih tersebut, selain digunakan untuk operasional KPU juga untuk honor para petugas Kelomp[ok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pencetakan surat suara serta untuk pengamanan.
Pengalokasian dana tersebut sudah termasuk semua penyelenggara mulai dari pengadaan logistic, pengamanan, distribusi logistic serta biaya pertemuan-pertemuan dan rapar-rapat koordinasi, baik yang dilaksanakan di dfaerah maupun yang di luar daerah.
Bupati mengatakan bahwa pada tanggal 20 September 2020 akan ada agenda pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak disejumlah daerah. Khusus di Kukar, pembiayaan yang disiapkan oleh Pemkab Kukar guna penyelenggaraan Pilkada ini dananya berkisar Rp 100 Miliar lebih, yang merupakan dana yang terhimpun dari masyarakat melalui pajak, maupun dana bagi hasil dari pemerintah pusat, serta pengelolaan pajak daerah yang tertuang dalam struktur APBD.
Lebih lanjut Bupati Kukar Edi Damansyah, mengajak seluruh masyarakat yang ada di 18 Kecamatan, untuk menyukseskan pesta demokrasi ini, serta bersama-sama untuk memerangi politik uang yang ada di Kukar. Baik pada agenda Pilkada atau pemilihan kepala desa yang akan datang. Karena politik uang tersebut dapat mencederai hak-hak masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui, salah satu permasalahan banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, adalah dikarenakan biaya politik yang sangat tinggi, hal itu salah satu faktornya adalah politik uang,” kata Edi Damansyah mengingatkan. (ru/ib/*)