BUMD/Perusda Kaltim Harus Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan PAD

SAMARINDA, Info Benua — Sangat menarik melihat pemikiran dan pandangan Ir. H. Rachmadansyah Ketua ormas DPW Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA) Provinsi Kalimantan Timur mengenai Dana Pembangunan Kalimantan Timur.

Rachmadansyah menyebutkan bahwa Dana Pembangunan Kaltim bersumber pada APBN dari pemerintah pusat dan APBD dari pemprov Kaltim.

APBN dari pemerintah pusat dari tahun ketahun angkanya sangat tidak ideal untuk mencukupi dana pembangunan Kaltim yang wilayahnya sangat luas terdiri dar 10 Kabupaten dan Kota.  Hal ini sangat ironis karena Kaltim termasuk daerah penyumbang terbesar PDRB kepada pemerintah pusat.  Untuk itu diperlukan upaya untuk melakukan lobby ke Pusat, kami menyarankan agar pemprov Kaltim bersama bersama DPRD Provinsi Kaltim dan beberapa perwakilan ormas melakukan lobby ke Pusat. Selama ini mungkin ormas tidak pernah diajak serta melakukan lobby ke Pusat, padahal beberapa ormas juga sangat Peduli terhadap pembangunan daerah.

Kemudian APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pendapatan daerah melalui Pajak Daerah (meliputi Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah,Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)).

Terkait Pengelolaan Kekayaan Daerah yang disebutkan diatas peran BUMD sangat dibutuhkan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Dimana, kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Pembentukan BUMD/Perusda bisa diusulkan oleh Gubernur, kemudian disahkan melalui peraturan pemerintah daerah. Selama tidak berbentuk persero dan tidak punya dana sendiri, maka selama itu pula setiap kegiatan BUMD harus disetujui oleh DPRD. Pendanaan awalnya bisa diambil dari APBD.

Menurut H.Rachmadansyah, bidang pekerjaan yang bisa digarap oleh BUMD/Perusda cukup banyak.   Meliputi beberapa sektor yang mengusai hajat hidup orang banyak seperti air bersih (PDAM), sektor pengelolaan  perbankan (BPD), dan sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan sektor usaha jasa lainnya.

Didirikannya BUMD/Perusda bertujuan untuk memberikan sumbangsih pada Perekonomian daerah berupa Pemenuhan hajat hidup orang banyak, dan selain itu ada juga BUMD/Perusda yang dapat mencari keuntungan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah untuk menjadi sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD).

BUMD/Perusda yang bersifat sebagai Pemenuhan hajat hidup orang banyak tidak boleh mencari keuntungan /komersial secara maksimal seperti PDAM.

 Namun ada beberapa BUMD/Perusda yang diharapkan dapat mencari keuntungan secara maksimal sebagai andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah Perusda BPD Kaltimtara yg bergerak dibidang perbankan, Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dibidang Pertambangan, Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) di bidang transportasi, pariwisata, aset dan jasa umum, Perusda Agro Kaltim Utama (AKU) dibidang Perkebunan, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) dibidang Kehutanan, Perusda Migas Mandiri Pratama (MMP) dibidang Migas.

BUMD yang dikelola dengan baik sudah pasti akan memberitan kontribusi terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ir. H. Rachmadansyah yang bergelar Pangkalima Antang sebagai Ketua DPW Pusaka Provinsi Kalimantan Timur yang juga sebagai Pengusaha dibidang jasa konstruksi dan pertambangan, mengatakan BUMD/Perusda di daerah ini dituntut harus kreatif dan inovatif guna memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD.

Sejak dulu hingga sekarang ini wilayah lahan di Kaltim telah dikavling-kavling oleh orang luar daerah dengan mengantongi perijinan dari pusat dengan mengatasnamakan PKP2B, HTI dan Perkebunan.

BUMD/Perusda yang bergerak dibidang SDA jangan diam saja melihat hal ini, SEGERA mengambil langkah sebelum habis dan tidak bisa lagi menguasai/memiliki sebagian wilayah lahan di Kaltim, untuk usaha dibidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)  diantaranya Perusda Pertambangan, Perusda Kehutanan, Perusda Perkebunan dan Perusda Migas.

Wilayah Kaltim ini sangat luas sehingga Perusda Pertambangan sudah seharusnya  memiliki beberapa Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUP) dengan luasan yang maksimal seluas-luasnya yang diperbolehkan.  Selanjutnya untuk operasionalnya nantinya bisa dilakukan kerja sama secara B to B dengan Pengusaha daerah.   Begitu juga dengan Perusda lainnya yang juga bergerak dibidang SDA harus segera bergerak cepat dan tepat untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Perusda Kehutanan, Perusda Perkebunan dan Perusda Migas.

Direktur utama Perusda bidang SDA Pertambangan /Perkebunan /Kehutanan harus mempunyai jiwa Enterpreneur sehingga mempunyai wawasan dan pola fikir untuk bagaimana mencari terobosan dan peluang usaha serta mencari keuntungan Perusda secara maksimal agar dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Direksi Perusda harus dipilih melalui seleksi dengan fit and proper test sehingga didapat Pimpinan direksi yang berkualitas ‘Grade A’.  Dirut Perusda harus mempunyai misi yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan, untuk bagaimana cara memperoleh laba yang akan disetorkan ke kas daerah sebagai sumber PAD.

Kinerja BUMD/Perusda harus selalu dipantau oleh dewan komisaris yang dibentuk Pemprov bersama DPRD Provinsi.

Terakhir saat disinggung mengenai tahun politik dan Kaltim sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Ir. H. Rachmadansyah selaku Ketua ormas DPW Pusaka Kaltim yang berlatar budaya Kalimantan, mengharapkan seluruh elemen masyarakat dapat menjaga suasana yang kondusif serta mendukung dengan baik bagi terlaksananya Pilkada Kaltim yang berjalan dengan damai dan sukses, yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 nanti. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi namun bukan menjadi alasan untuk terjadinya perpecahan kerukunan berbangsa dan bernegara.

“Siapapun nanti yang akan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubenur Kaltim, itu adalah hasil dari pilihan warga Kaltim sendiri dan sudah menjadi suratan Allah Swt., sehingga harus kita terima dan dukung demi kemajuan dan kesejahteraan Kaltim ke depan,” pungkas Rachmadansyah. (*/as).