Biro Perekonomian dan BPS Kaltara Gelar Rapat Bersama Guna Tingkatkan Kapasitas

Mengawali acara pembukaan rapat, Tina Wahyufitri selaku Kepala BPS Provinsi Kaltara menyampaikan kata sambutannya kepada seluruh tamu undangan dan peserta rapat.

Dikatakan Tina, bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam pembangunan aspek lain dan pembangunan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan berkualitas jika pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh semua sektor ekonomi, utamanya yang banyak digeluti masyarakat dan pertumbuhannya berkelanjutan,” terangnya pada rapat yang diadakan di Hotel Pangeran Khar.

Peran Kalimantan Utara sebelum terjadi pandemi tahun 2019 pada sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor kehutanan, serta sektor konstruksi memiliki kontribusi yang paling besar tetapi jika dilihat dari pertumbuhannya maka sektor konstruksi, jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan kegiatan sosial memiliki nilai tambah yang tinggi di tahun 2019.

Dimasa pandemi, Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi yang terdampak. Terjadi penurunan sebanyak negatif 1,11 persen sehingga perlu pencegahan dan antisipasi. BPS mencatat sekitar 71 ribu penduduk usia kerja di Kaltara yang terdampak Covid-19 antara lain pengangguran, sementara tidak bekerja, dan mengalami pengurangan jam kerja.

“Dampak Covid-19 juga membayangi di Pulau Kalimantan secara linear kita bisa melihat bahwa semakin besar kontribusi ekonomi suatu provinsi semakin besar kontraksi yang dialami,” tegasnya kembali.

Provinsi Kaltara sebagai provinsi termuda mengalami kontraksi yang terkecil hal ini bisa menjadi modal agar dapat beradaptasi dengan lincah selama dan setelah pandemi. Akan tetapi, Kaltara menghadapi tantangan untuk membangun sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan dan administrasi pemerintahan yang kelihatannya tertekan supaya dapat terus membaik.

Strategi untuk selama dan setelah pandemi Covid-19, membutuhkan data statistik yang dihasilkan dari suatu proses kegitan penyelenggaran statistik yang cukup panjang. Sebelumnya data triwulanan PDRB hanya bisa disajikan di level provinsi mengingat banyaknya keterbatasan sampel dan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Di tahun ini BPS Kaltara, berupaya untuk memenuhi kebutuhan data pemerintah terhadap penyediaan statistik PDRB triwulanan di level kabupaten/kota. Sehingga data di kabupaten/kota akan memiliki penguasaan data kualitas hidup masyarakat yang lebih holistik.

“Nantinya PDRB triwulanan ini akan memungkinkan bagi bapak ibu menentukan kebijakan, melihat dengan segera potret realitas yang dihadapi masyarakat karena PDRB triwulanan ini mampu memperlihatkan pola pertumbuhan yang di pengaruhi musim (contoh musim lebaran atau musim panen), jadi berbeda dengan PDRB tahunan,” ujarnya.

“Namun kita masih memiliki tantangan dalam mewujudkan PDRB triwulanan kabupaten/kota. Sehingga maksud dan tujuan kegiatan hari ini adalah untuk meningkatkan pemahaman PDRB melalui kerangka kapasitas statistik mengenai penghitungan PDRB,” tambahnya.

Tina melanjutkan tujuan lainnya kegiatan ini antara lain menyelaraskan fenomena yang terjadi antara PDRB tingkat provinsi dengan PDRB tingkat kabupaten/kota, melakukan penyamaan sumber data dan penghitungan PDRB triwulanan serta memenuhi kebutuhan pengguna data pengenai PDRB triwulanan.

“Mohon bantuan dukungan ibu (Kepala BPS Kaltara) andai dari teman-teman yang akan mendalami berkomuniasi dengan pejabat yang ada di BPS provinsi maupun kabupaten/agar diberi ruang untuk berdiskusi supaya ketika nanti mengolah data tidak salah,” pintanya.

Sekda Surianyah mengharapkan dengan adanya rapat ini dapat memperkuat informasi di sektor ekonomi yang terguncang akibat pandemi Covid-19. Selain itu, launching penyusunan PDRB kabupaten/kota merupakan langkah awal guna saling membantu dan mendukung berbagai kegiatan. (rio/as)