Banggar DPRD Provensi Bahas KUA-PPAS APBD Kaltim 2021

Samarinda, Infobenua — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kaltim melakukan rapat membahas lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2021, Senin (12/10/2020).

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, memimpin rapat tersebut, didampingi Sigit Wibowo dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sabani.

Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah Anggota Banggar seperti Safuad, M Syahrun, Baba, Ely Hartati Rasyid dan lainnya.

Dalam rapat kali ini Samsun mengatakan, pihak DPRD menyampaikan sejumlah masukan yang didapat melalui aspirasi masyarakat maupun ketika terjun langsung ke lapangan melihat apa yang menjadi kekurangan sehingga perlu dicarikan solusi atau jalan keluar terbaik.

“Sebagaimana diketahui, rekan-rekan Anggota DPRD Kaltim banyak turun ke tiap daerah sesuai dapil masing-masing. Termasuk ketika reses, baik menyangkut persoalan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan perhatian khusus serta perlu penanganan,” beber Samsun.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar berbagai usulan masyarakat terlebih dibidang sarana dan prasarana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik jalan, jembatan dan lainnya agar bisa menjadi prioritas dalam KUA-PPAS.

Selanjutnya, Politikus PDIP itu menilai apa yang menjadi usulan masyarakat tersebut sudah sesuai dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Musyawaran Perencanaan Pembangunan mulai di tingkat kelurahan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi.

“Namun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekda bahwa anggaran provinsi memang terbatas sehingga harus benar-benar bijak dalam memasukan program prioritas. Tidak mungkin seluruh aspirasi masyarakat bisa terpenuhi dalam satu tahun anggaran ini. Bertahap lah, bisa di P-APBD 2021 baru terwujud,” jelasnya.

M Sabani, Sekdaprov Kaltim, menuturkan pada rapat Banggar dan TAPD Kaltim sebelumnya membahas tentang pendapatan daerah, sedangkan rapat kali ini membahas tentang rencana pendapatan sebab ada penurunan pendapatan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sehingga diperlukan penyesuaian belanja-belanja.

“TAPD Kaltim ini yang kita sampaikan ke Banggar mana saja yang perlu dikritisi,” imbuh Sabani.

Sedangkan belanja yang sementara masuk dalam prioritas bidang kesehatan khsusunya penanganan dan pencegahan covid-19. Selain itu bidang pendidikan, infrastruktur hingga pertanian dalam arti luas. Termasuk jalan-jalan provinsi yang masih perlu ditingkatkan. Demikian Sabani. #

– reporter: Ek
– editor: Aswad