Anhar Setuju OPD  di Rampingkan

Anhar Setuju OPD  di Rampingkan

INFOBENUA-SAMARINDA, Wacana Pemkot Samarinda mengurangi honorer dan meninjau ulang fungsi efektif para OPD di lingkup Pemkot Samarinda, mendapat dukungan anggota DPRD Samarinda, Anhar.

Menurut Anhar, jika memang kehadiran honorer dan OPD sudah tidak produktif dan mengganggu keuangan daerah, maka langkah perampingan yang diwacanakan Andi Harun selaku pemimpin daerah dia dukung 100 persen.

Namun menurutnya, kebijakan itu sudah harus melalui kajian dan dampak sosial yang ditimbulkan jika wacana itu digulirkan.

Kedua Anhar juga menyarankan pemberhentian honorer harus profesional. Artinya honorer dan OPD yang produktif dan dibutuhkan jasanya ditiap SKPD jangan disapu bersih karena alasan anggaran.

“Langkah itu kita dukung, asal walikota sudah melakukan pertimbangan dan kajian terhadap untung ruginya, Jangan sampai honorer dikurangi dan OPD di kotak Katik, lantas menimbulkan masalah berupa gejolak baru dilingkungan Pemkot dan pihak yang di anulir itu sendiri,” ucapnya.

Walikota juga harus mempertimbangkan bahwa jika honor ini di berhentikan maka tentu grafik angka pengangguran akan memanjat naik.

Kondisi ini akan menimbulkan kerawanan dampak sosial yang negatif. Atau jika terpaksa honorer di berhentikan maka Pemkot harus memberikan opsi lapangan pekerjaan baru bagi mereka.

“Kita harus hati hati dengan kebijakan ini, jangan sampai niat pemerintah bagus tetapi akses negatif lain tercipta. Kriminal, pengangguran, keresahan psikologis stress, ini semua bisa datang bertubi tubi akibat dampak pemutusan kerja honorer atau perombakan OPD,” urai Anhar lagi.

Hal lain yang perlu di ingat dalam tindakan pemutusan kontrak honorer adalah keadilan dan pemerataan. Maksudnya jangan pengurangan itu hanya berlaku di instansi tertentu saja, tetapi harus menyeluruh seluruh SKPD Pemkot Samarinda. “Ini untuk menghindari efek kecemburuan sosial dan rasa ketidak Adilan dalam memutuskan sikap,”ujarnya.

Menurut catatan DPRD Samarinda, kata Anhar jumlah sarjana yang lulus di kota ini naik secara signifikan tiap tahun, sementara diketahui pula bahwa lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan lulusan sarjana yang sudah tamat di perguruan tinggi. Ini sebuah problem menurut wakil rakyat.

Pemutusan kontrak honorer di pemerintahan pasti akan menambah banyak keberadaan pengangguran di Samarinda. Sementara kita tahu bahwa pengangguran ini juga bagian beban pemerintah yang harus di jawab solusinya.

Justru yang mendapat persetujuan logika itu adalah perampingan OPD yang tidak produktif.

Alasan Anhar sebab pemerintah terbebani anggaran sekitar Rp 10 miliar hanya untuk menggaji OPD yang ribuan jumlahnya se kota Samarinda tetapi tidak produktif alias banyak yang tidak tahu mau kerja apa selain menyandang kepangkatan semata. Hal semacam ini lebih logis untuk di sikapi tegas. “Walikota Andi Harun sudah memberikan signal ke DPRD soal honorer dan OPD ini, dan kita dukung saja kalau memang itu sudah melalui kajian,”tutup Anhar.

Penulis*Anisa

Editor*Ru