Infobenua.id.Samarunda – Setelah mengalami fakum sekian lama akibat dianggap merusak jalur hijau kota Samarinda, salah satu titik sentra ekonomi masyarakat Tepian Mahakam, ditutup operasionalnya, kini kembali diberi izin pengoperasian aktifitas penjualan oleh Pemkot Samarinda
Namun jauh hari anggota DPRD Samarinda mengingatkan kebijakan Pemkot Samarinda itu agar memperketat pengaturan tentang ketertiban dan kenyamanan situasi tempat berkumpul. Salah satu yang di soroti dan menjadi perhatian yakni pengaturan dan penyiapan sarana parkir ditempat Tersebut agar tidak memunculkan situasi yang kumuh dan jorok.
Komisi ll DPRD Samarinda, Laila Fatihah Merupakan anggota DPRD Samarinda yang memperhatikan hal tersebut. Dia menyarankan agar Pemkot mengelolah tempat Parkir kendaraan disekitar zona PKL tidak menimbulkan kesemrautan baru di kota ini.
Sementara itu bagi para PKL pemberian izin operasional Kembali terhadap Tepian Mahakam merupakan kabar gembira sekaligus kado Ahir tahun bagi para pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlokasi di Jalan Gajah Mada itu, karena Lantaran mereka dapat melanjutkan kembali aktivitas mereka mencari nafkah yang selama ini terpasung oleh kebijakan Pemkot Samarinda.
toleransi pemberian izin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda itu sendiri adalah moment yang sudah lama ditunggu pedagang PKL karena merupakan salah satu titik perputaran ekonomi mereka selama ini dengan cara membuka lapak.
Salah satu pertimbangan walikota Samarinda sendiri membuka izin lapak dilokasi setelah pertimbangan panjang, itupun lantaran pertimbangan mendorong kreasi Para pedagang untuk menghidupkan geliat ekonomi masyarakat seperti sedia kala.
Komisi II DPRD kota juga memaklumi alasan walikota tersebut, meski pemberian izin pembukaan lapak tersebut Masih berstatus bersyarat yaitu mematuhi aturan Pemkot Samarinda.
Lebih jauh Laila mengungkap, mekanisme penyeragaman lapak PKL tersebut akan diterapkan oleh Pemkot yang merupakan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kaltimtara. Jadi Pemkot tidak berdiri sendiri tetapi ada pengawasan tidak langsung melalui CSR perusahaan.
“Kita ingin keseragaman obyek bisnis ini diseragamkan baik lapak, maupun kursi yang merupakan bantuan dari CSR untuk para pedagang sekitaran itu, ” terang wanita yang suka di panggil Laila ini.
Selanjutnya Laila mengatakan, jumlah PKL sebelumnya yang mencapai 130 kini sudah mengurang hingga tersisa hanya 27 PKL saja. “Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga keindahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta keindahan kota agar tak terkesan kumuh., Terangnya.
Ada kekhawatiran fraksi PPP ini mengkhawatirkan jika dilakukan sikap pemaksaan menumpuk kendaraan di lokasi PKL justru akan merusak keindahan kota karena adanya potensi kumuh.
Laila juga tak lupa menyentil masyarakat agar jika berkunjung ke Tepian Mahakam tersebut memperhatikan keindahan serta kebersihan area tersebut.
Selain soal PKL dan masyarakat yang menjadi sorotan Laila, dia juga memberikan komentar terhdap munculnya pengganggu sosial lain yakni keberadaan premanisme. ” Salah satu solusinya adalah masyarakat setempat bekerja sama untuk tetap menjaga keamanan dan tidak menciptakan kegaduhan dengan preman,” kata Laila lagu.
Tak naif,Laila juga berharap Pemkot untuk mengelola lahan parkir sehingga dapat memberikan feedback bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penulis**Anisa






















Users Today : 3
Users Yesterday : 1
Total Users : 32082
Total views : 129406
Who's Online : 1