Serapan Rendah, Legislator Khawatir Pembahasan APBD-P Kaltim Molor

Reporter : KKA

Editor : Redaksi 02

Samarinda – Info Benua.Dalam waktu dekat, Pemrintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama DPRD Kaltim akan membahas APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran (TA) 2021. Kendati demikian, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin khawatir pembahasan APBD-P TA 2021 molor lantaran serapan anggaran pada APBD murni rendah.

Legislator yang kerap disapa Udin tersebut membeberkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Kaltim beberapa waktu silam.

Hasilnya, Udin mengungkapka jika serapan anggaran Dinas PUPR-PERA Kaltim baru 7 persen. Menurutnya, angka serapan tersebut masih jauh dari harapan.

“Kalau dipertengahan tahun harusnya 20-25 persen, karena sisa waktu paling efektif tinggal lima bulan,” terang Udin yang juga Anggota Komisi III DPRD Kaltim saat dikonfirmasi.

Udin kembali mengungkapkan, secara keseluruhan, serapan anggaran Pemprov Kaltim baru 17 persen saja. Dirinya menilai bahwa Pemprov Kaltim tidak mengelola anggaran secara maksimal.

Melihat rendahnya serapan anggaran, Udin mengungkapkan jika hal itu akan berdampak pada pembahasan APBD-P TA 2021. Sebab, anggaran perubahan bergantung pada serapan anggaran yang ada.

“Bagaimana mau membahas yang baru sedangkan yang ada saja tidak efektif,” tegasnya.

“Padahal, jika berkaca pada silpa tahun 2020 saja mencapai 2,9 triliun. Ini sangat berdampak pada sektor pembangunan di Kaltim,” tambahnya.

Disamping itu, bukan sebuah alasan jika lambatnya penyerapan anggaran disebabkan regulasi baru. Udin membantah jika Pemprov Kaltim mengatakan adanya unsur kehatian-hatian dari Pergub nomor 49 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan.

“Adanya Pergub itu bukan menjadi alasan keterlambatan untuk mentransfer. Karena seharusnya Bantuan Keuangan itu biasanya dilakukan bulan Maret atau April, tapi sampai sekarang belum ada ditransfer. Ini lah yang membuat serapan anggaran sangat rendah,” tandasnya.

(Fer)