SAMARINDA – Infobenua.Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menilai penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diduga menjadi penyebab tak maksimalnya penyerapan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
Tidak maksimalnya penyerapan ini pun dirasakan hampir di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim.
Menurutnya, apabila kondisi ini terus berlangsung maka justru akan berpotensi menjadi dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)
“Maka tahun depan dana bagi hasil (DBH) akan menumpuk dan jadi tidak bisa dipakai,” kata Hasan.
Ia menyampaikan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, dipertengahan tahun ini penyerapan anggaran baru berkisar 15-30 persen. Mereka pun mengaku kendala terbesar yakni akibat masih gagap dengan penggunaan SIPD.
Berkaca pada masalah ini, Komisi III dan Pemprov Kaltim akan menyampaikan kepada Kemendagri dan Kemenkeu demi solusi atau opsi terbaik.
“Karena ini demi kebaikan bersama agar penyerapan anggaran bisa maksimal,” tukasnya.
Diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70/2019, SIPD adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu untuk di daerah dan pusat. Berkenaan dengan ini, maka teknologi informasi dimanfaatkan sebagai bentuk dukungan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.(KKA)
Users Today : 4
Users Yesterday : 5
Total Users : 31951
Total views : 122715
Who's Online : 1