Bontang, Infobenua — Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara, ini termasuk air bersih. Maka ketika ada warga yang masih kesulitan mengakses air bersih, maka tak bisa dipungkiri, pemerintah telah melakukan kelalaian. Seperti yang terjadi di Kampung Melahing.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DRPD Bontang, Agus Haris saat dijumpai di Gedung DRPD Bontang.
“Seluruh masyarakat harus diperlukan sama, mau tinggal di darat atau di kampung terapung. Kalau ada yang tidak terpenuhi air bersih, berarti ada kelalaian,” ujarnya. Senin (22/3/2021) siang.
Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di Kampung Melahing. Ia menyarankan beberapa opsi. Pertama, penggalian tanah di bawah permukaan laut, lantas memasang jaringan air bersih. Kedua, memasang penampungan air raksasa dan secara berkala memasoknya untuk warga di Melahing. Ketiga, menyediakan Sistem pengolahan air laut menjadi air tawar (Sea Water Reverse Osmosis). Seperti yang dilakukan Pemkot bagi warga Pulau Gusung, Bontang Utara 2019 lalu.
“Saya kira bisa dipertimbangkan beberapa ini supaya warga kita di sana tidak lagi kesulitan air bersih,” tandasnya.
Kata dia, meski dari titik kordinat nol menjadi otoritas Pemprov Kaltim, bukan berarti Pemkot lantas lepas tangan. Warga Melahing secara administrasi ber-KTP Bontang. Pemenuhan air bersih tetap jadi tanggungjawab Pemkot Bontang.
“Ini tanggungjawab Pemkot. Jadi untuk beri layanan di sana (Melahing) harus memohon dulu ke Pemprov,” tutupnya. *
— Reporter: Jis
— Editor: Ru





















Users Today : 4
Users Yesterday : 3
Total Users : 31830
Total views : 117777
Who's Online : 1