Vaksin Gotong Royong, Perusahaan Diminta Pro Aktif

INFOBENUA, SAMARINDA- Vaksinasi gotong royong akan dimulai pada Selasa (18/5/2021). Sebagai informasi, pengadaan vaksinasi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10/2021.

Disebutkan bahwa vaksinasi gotong royong dilaksanakan untuk karyawan, keluarga, atau individu lain yang terlibat dengan keluarga. Pendanaan yang di berikan akan dibebankan pada hukum atau badan usaha. Sehingga bisa dikatakan vaksin ini gratis bagi para penerimanya.

Disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin bahwa program vaksinasi tersebut  agar membantu vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Hal ini akan bergantung dengan proses komunikasi yang terjalin dengan pemangku kepentingan perusahaan.

“Sebab perusahaan juga warga Indonesia dan punya keluarga, mereka juga harus mendapatkannya. Tapi partisipasi perusahaannya juga harus aktif dengan pemerintah. Karena Ini kesempatan untuk memberi pelayanan kesehatan bagi karyawan-karyawan dan keluarganya,” ungkap Saleh kepada awak media, Senin (17/5/2021).

Vaksinasi gotong royong ini juga dinilai tepat, karena mampu mempercepat proses vaksinasi. Namun kembali dirinya menegaskan bahwa koordinasi dengan Satgas Covid-19 agar beberapa proses pendataan bisa sinkron sebab hal itu sangat diperlukan.

“Pemerintah pusat menargetkan sekian bulan persentase vaksinasinya sudah harus meningkat. Mudah-mudahan, perusahaan yang terlibat, bisa membantu secara aktif dalam hal ini,” Jelasnya.

Ketika Ditanya apakah program vaksinasi gotong royong mampu mengantarkan Kaltim untuk meraih herd immunity, dia hanya menyebut harapan yang mengarah ke sana tentu ada.

“Kalau herd immunity-nya, saya masih belum bisa optimis ya. Tetapi kalau misalkan ini terus dijalankan dan semampunya perusahaan, tentu ada harapan. Karena tak semua perusahaan mampu. Apalagi di tengah Covid-19,” ujarnya

politisi dari Fraksi Golkar itu juga mmenyampaikan bahwa tak dapat ddipungkir masih ada beberapa perusahaan yang mampu bertahan dan sebaliknya di tengah pandemi. Sehingga, perusahaan-perusahaan yang bertahan harus difokuskan menjalani program vaksinasi ini. Sehingga  bersifat wajib. Sedangkan bagi perusahaan yang kurang stabil, bantuan dari pemerintah mesti kembali diharapkan. (*dc)