Untuk Efisiensi Penganggaran, Dewan Menargetkan Percepat Proses Pengesahan APBD 2021

Kaltim, Samarinda, Infobenua — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim minta efisiensi penganggaran, dan menargetkan akan mempercepat proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Hal itu disampaikan langsung oleh para perwakilan-perwakilan dari fraksi yang ada di DPRD Kaltim. Pada rapat paripurna ke-36 DPRD Kaltim membahas mengenai Pemandangan umum fraksi-fraksi dprd kaltim terhadap nota keuangan dan rancangan perda tahun 2021, Jumat (11/12).

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan seusai dari penyampaian pemandangan umum dari fraksi ini, kemudian akan dijawab kembali oleh pihak pemerintah pada Senin (14/12). Harapannya, keseluruhan ini telah dapat selesai sebelum pergantian tahun. Sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah dan sebagainya, dapat terus berjalan dengan normal.

“Senin pagi jawaban Pemprov, baru malam nya ada pertemuan lagi,” ungkap Makmur.

Makmur juga katakan, sebenarnya, pihaknya ini telah melampauai dari apa yang diharuskan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomkr 64 tahun 2020. Dimana maksimal pengesahan APBD 2021 yakni pada 30 November lalu.

“Namun, karena ada covid-19, dan beberapa kendala lainnya, makanya jadi terundur,” jelasnya.

Hasil pemandangan umum fraksi, dikatakan Makmur, hasilnya yakni hampir semua fraksi minta efisiensi dalam penganggaran, kemudian membahas terksit pembangunan, pemulihan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Serta potensi-potensi yang dapst ditingkatkan pada penambahan pendapatan asli daerah (PAD) di Kaltim.

Fathul Halim, Asisten Administrasi Umum Pemprov Kaltim, menyampaikan bahwa dari Pemerintah sudah mendengar pemandangan umum dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kaltim.

“InsyaAllah, Senin (14/12) nanti akan memberikan tanggapan, jawaban, dan penjelasan,” terangnya, Jumat (11/12).

Dijelaskan Fathul, dari pemandangan umum seluruh fraksi itu, emang berkaitan dengan Rancangan APBD 2021. Menanggapi nota keuangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pemerintah pada Jumat (11/12) pagi.

“Nanti kita jawab pada hari Senin. Malamnya rencana akan ada pertemuan untuk persetujuan dan kesepakatan bersama. Yang selanjutnya kita teruskan ke Kemendagri untuk evaluasi,” pungkasnya. #

– Reporter: Kka
– Editor: Ru