Sangatta, Info Benua — Gaji beberapa guru honorer atau tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) yang belum terbayar menjadi pembahasan dalam coffee morning, Senin di ruang Meranti Kantor Bupati Kutim.
Wakil Bupati, Kasmidi Bulang yang memimpin jalannya rapat menyebut ada banyak pesan masyarakat masuk ke handphone (HP) Bupati Ismunandar dan dirinya. Mempertanyakan tentang gaji beberapa guru honorer atau TK2D di Dinas Pendidikan (Disdik) yang belum terbayarkan.
“Banyak pesan pendek dari masyarakat lewat media sosial yang masuk lewat HP Bupati Ismunandar dan saya yang menanyakan beberapa gaji guru honorer atau TK2D di Disdik Kutim belum terbayarkan hingga saat ini. Ini harus menjadi prioritas pembahasan dalam coffee morning,” ucap Kasmidi.
Menanggapi laporan dimaksud, Plt Kadisdik Kutim Roma Malau menjelaskan, bahwa untuk gaji guru honorer atau TK2D memang ada sebagian yang belum terbayar. Yakni untuk periode Januari-Februari, karena ada beberapa kepala sekolah yang belum melaporkan validasi data guru TK2D ke Dinas Pendidikan Kutim.
“Data TK2D pengajar atau guru honor dari beberapa sekolah belum diserahkan ke Disdik sehingga belum bisa terbayarkan. Kami masih menunggu daftar lengkap dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk mentrasfer gaji mereka,” jelas Roma.
Selain data yang belum lengkap, Roma juga menyebut, ada sekitar 40 orang yang sebelumnya berijazah SLTA dan setelah dipertengahan waktu terdata strata satu. Sehingga setelah dilaksanakan koordinasi harus dikembalikan atau menjadi STS (surat tanda setoran.
Lebih lanjut dijelaskan, ada pula sebagian guru yang rekening tabungannya tidak aktif. Sehingga Disdik tidak bisa mentrasfer dana untuk gaji. Namun sudah melapor ke UPTD masing-masing agar para guru yang bersangkutan bisa membuka kembali rekening yang tertutup. Sekaligus diimbau agar tidak mengambil habis saldo tabungan dan menyisakan minimal Rp 100 ribu. Agar rekening tidak ditutup oleh pihak bank.
“Untuk insentif guru yang dua bulan (Maret –April )sudah kami proses melalui Bantuan Operasional Pendidikan Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk TK dan kelompok bermain hari ini sudah kita serahkan SPM (surat perintah membayar)-nya ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” terang Roma. (ru/adv).























Users Today : 1
Users Yesterday : 2
Total Users : 32075
Total views : 127746
Who's Online : 1