Reses Anggota DPRD Kaltim Warga Kota Samarinda Persoalkan Pendidikan di Masa Pendemi Covid-19

Samarinda, Infobenua — Masa reses di tengah kejolak covid -19 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaltim dapil Kota Samarinda, Puji Setiyo Wati, Fraksi Demokrat, dari Komisi IV, menyerap segala aspirasi masyarakat Kota Samarinda dan berbagai persoalan yang dirasakan di tengah pendemi covid 19, saat di temui selesai rapat di komplek DPRD Kaltim, Kamis (6/11/2020).

Puji merasa khawatir dalam masa resesnya, takut menjadi klaster baru terutama pada kalangan DPRD, jika dia tidak mengedapankan protokol kesehatan sesuai ajuran petugas sat gas covid -19 terhadap warga yang ditemuinya.

Sehingga dalam pertemuan-pertemuan dia batasi hanya 30 sampai 35 orang dalam ruangan dan tempatnya harus tertutup dan wajib mamatuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, cuci tangan dan pakai handsanitaizer dan kami yang siapkan, karena kita tahu di Samarinda saat ini masih ada zona merah di 3 kecamatan yaitu Kecematan Samarinda Kota, Kecematan Samarinda Ulu dan Kecematan Sungai Kujang. Sementara zona kuning, Kecamatan Palaran dan Kecematan Loa Janan Ilir.
Yang lain sudah orange, artinya masih ada wilayah-wilayah yang harus kita waspadai. Maka kami harapkan masyarakat tetap patuh dalam protokol kesehatan sesusi anjuran team gugus tugas covid 19 kota samarinda. Demikian harapannya.

Menyikapi keluhan masyarakat, Puji Setio Wati, Anggota DPRD Kaltim dapil Kota Samarinda pada agenda reses Tahap lll, dia uruaikan hasil aspirasi masyarakat saat melakukan reses di 5 kecematan dan 10 kelurahan di kota Samarinda yang berakhir pada tanggal 4 kemarin.
Masa reses sekarang beda dengan kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, sekarang sudah bergeser, tahun kemarin mereka mengeluhkan soal jalan, air bersih dan listrik, sekarang ini berbicara soal konsumtif sekali yaitu soal kebutuhan dasar dan pokok di masa pendemi covid 19 ini, seperti masalah pendidikan terkait dengan pulsa untuk anak-anak sekolah yang disubsidi oleh pemerintah.

Dan sulit belajar melalui daring akibat fasilitas yang terbatas untuk digunakan di saat proses belajar mengajar seperti handphone (hp) cuma 1 tapi digunakan 3 atau 4 orang anaknya SD, SMP, SMA, waktu belajarnya sama-sama pagi, semua sementara pulsa yang dibagikan oleh sekolah harus pakai nomor hp masing-masing anak.
Menurut Puji agar kebutuhan konsumtif hp untuk ibu rumah tangga dan anak anak mungkin tidak seperti saat ini.
“Apa anak-anak harus punya hp semua itu kan tidak mungkin, masukan ini prosesnya membutuhkan waktu yang panjang, tapi apapun itu adalah sebuah masukan yang akan kami sampaikan,” kata Puji.

“Dan sistim mereka minta pada pemerintah agar pulsa yang di bagikan pada siswa supaya dikelola oleh kelurahan masing-masing, supaya jaringan itu satu arah. Jadi akses jaringan tidak lagi masing-masing, mereka belajar tinggal dibagikan jamnya SD, SMP, SMA, itu yang mereka mau dan melalui ruangan terbuka, Hambatan-hambatan dan masukan dari masyarakat ini menjadi bahan kami untuk menyampaikan pada pemerintah, terutama Dinas Pendidikan di masa persidangan nanti,” tutur Puji Setyo Wati. #
– Reporter: Eka
– Editor: Ru