Redam Kontraksi Ekonomi, Maksimalkan Belanja Pemerintah

Tanjung Selor, Info Benua – Dampak pandemi ini, dirasakan hampir semua provinsi di Indonesia. Di perekonomian misalnya, pada triwulan II, hampir semua provinsi mengalami kontraksi, kecuali Papua dan Papua Barat. Dari perhitungannya, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,32 persen pada triwulan II-2020. Dimana, terakhir kali Indonesia mengalami kontraksi ekonomi adalah pada triwulan I tahun 1999, sebesar 6,13 persen.

Di Kalimantan Utara (Kaltara), kontraksi pertumbuhan ekonomi juga terasa. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Ekonomi Kaltara triwulan II-2020 terhadap triwulan I-2020 terkontraksi sebesar 6,95 persen (q-to-q). Sedangkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 terkontraksi 3,35 persen (y-on-y).

Meredam agar kontraksi ekonomi tidak terjadi lagi di triwulan III-2020. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berupaya memaksimalkan belanja atau konsumsi pemeritah dengan cepat. Dengan begitu, dapat menjadi instrumen daya ungkit untuk menggerakkan sektor-sektor usaha yang lain. “Tentu hal itu bukan hanya pada tingkat provinsi, namun juga pada tingkat pemerintah kabuapten dan kota di Kaltara,” kata Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltara H Rohadi di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Menurutnya, pembatasan pergerakan orang karena adanya covid-19 memang penyebab kontraksi ekonomi. Tercatat, semua provinsi di Kalimantan mengalami kontraksi ekonomi, dengan urutan terbesar Kalimantan Timur (Kaltim) 5,46 persen. Diikuti Kalimantan Barat (Kalbar) 3,40 persen, Kaltara 3,35 persen, Kalimantan Tengah (Kalteng) 3,15 persen, dan Kalimantan Selatan (Kalsel) 2,16 persen. “Dengan berkurangnya pembatasan dan membiasakan pergerakan orang dengan protokol kesehatan saat ini, kita harapkan semoga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Sementara Kepala BPS Kaltara, Eko Marsono mengatakan dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada sejumlah lapangan usaha. Kontraksi terbesar pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,08 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan antara lain oleh kontraksi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 2,76 persen.

“Yang tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terkontraksi sebesar 19,27 persen. Sedangkan, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan negatif tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang terkontraksi sebesar 6,54 persen,” ujarnya.

Kendati demikian, Eko melihat masih ada peluang pertumbuhan positif. Hal ini dipicu dari pertumbuhan positif lapangan usaha jasa kesehatan sebesar 8,93 persen, dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,82 persen. “Meski tidak mampu mendongkrak kontraksi tahun sebelumnya, setidaknya masih ada harapan trend positif,” katanya. (roy/ru/adv).