Rapat Banggar Alot, MYC Jadi Penghambat

Samarinda, Infobenua –Anggota Komisi lll DPRD Kaltim Baharuddin Demu, mengatakan pembahasan banggar masih alot dan belum ketemu titiknya, menyangkut MYC karena Pak Sekda tetap pada posisi supaya MYC ini masuk. Sebenarnya begini, MYC itu teman-teman dewan tidak pernah menolak. Yang ditolak itu mekanisme dan dokumen pendukungnya yang menurut kita tidak terpenuhi, Selasa ( 24/11/2020).

“Menurut pemeritah dalam beberapa rapat banggar ini sudah klir dan dia sudah mengeluarkan PP No. 12 Thn 2019. Kalau hal itu benar ada dalam pembahasan awal, Pasti ada yang namanya kejelasan yang tercantum soal ketersediaan anggaran yang di alokasikan dan judul program yang di maksud jelas sehingga dalam pembahasan yang di ajukan pemerintah ke DPRD,” jelasnya Baharuddin Demmu.

“Tetapi kami didalam hampir bersepakat ya kami belum setuju. Sehingga itu yg membuat rapat banggar break dulu dan Inshaallah setelah itu menurut jadwal pimpinan DPRD dan Fraksi-fraksi mengadakan rapat konsultasi lagi untuk mengatur jadwal pertemuan dengan pak Gubernur,” lanjutnya.

Dia juga katakan, belum ada kepastian menyangkut status kepemilikan lahan itu dan siapa yang bertanggung jawab, terkait juga tentang amdalnya dan syarat yang harus dicantumkan pada RPJMD-nya, kalau itu tidak dicantumkan maka program ini tidak dirancang secara matang.

Kalau dia dirancang secara matang bahwa pemerintah semua menyiapkan DED, AMDAL dan pembebasan lahannya sudah sesuai dengan aturan dan porsedur dan sudah direncanakan sejak lama, kalau semua hal itu terpenuhi mungkin tidak ada hambatan seperti ini, tetapi kalau tidak ada artinya jangan diselundupkan masuk dalam pembahasan begitu. Demikian tegas Bahar.

Menurutnya, Kalau dianggap hal ini tidak dipersoalkan harus jauh-jauh hari dibahas dulu dengan komisi lll sebagai mitra kerja pemerintah yang terkait, bukan setelah pembahasan banggar KUA PPAS berjalan tiba-tiba muncul program yang lain yang kita tidak tau Itu lah yg membuat lambat keputusan.

“Jadi kalau dianggap ini sudah direncanakan sejak lama, saya bilang tidak, Kalau direncanakan dari awal pasti akan tercantum di RPJMD, lalu tencantum di awal KUA PPAS lalu diberikan kepada DPRD,” tegas Bang Bahar sapaan akrabnya. #

– Reporter: Kka
– Editor: Ru