Percepat Layanan Agraria, Kaltara Butuh Kanwil BPN

Tanjung Selor, Info Benua -– Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan penyelesaian persoalan administrasi pertanahan di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) yang dilontarkan saat kunjungan ke Kaltara 6 Oktober lalu, perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) menggelar rapat terbatas dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, kemarin (23/11). Dalam hal ini, Pemprov Kaltara diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H Zainuddin HZ.

Pada rapat yang digelar di ruang kerja Asisten III tersebut, dibahas sejumlah rencana untuk mempercepat pelayanan administrasi bidang agraria di wilayah Kaltara. “Salah satu usulannya, adalah diharapkan secepat mungkin Kaltara harus memiliki Kantor Wilayah (Kanwil) BPN-nya,” kata Asisten III Setprov Kaltara H Zainuddin HZ.

Sekaitan dengan rencana itu, yang menjadi persoalan utama, ketersediaan lahan untuk pembangunan gedung Kanwil BPN Kaltara tersebut. “Kementerian ATR/BPN berharap Pemprov Kaltara dapat mengakomodir penyediaan lahan tersebut. Namun, yang patut diketahui, untuk pengadaan lahan itu, kita sangat terbatas untuk tahun ini. Yang ada, khusus pembebasan lahan untuk pembangunan gedung Kantor Gubernur Kaltara,” urai H Zainuddin.

Diakuinya pula, keberadaan Kanwil BPN Kaltara cukup krusial. Mengingat, persoalan administrasi pertanahan di Kaltara, semakin tahun terus meningkat. “Untuk persoalan ini, kami sarankan juga untuk membahas persoalan ini ke Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bulungan. Harapannya, ada hibah lahan sekitar 1,5 hektare untuk digunakan sebagai tapak pembangunan Kanwil Pertanahan Kaltara. Atau, dapat pula menggunakan gedung sementara dengan mekanisme pinjam pakai,” paparnya.(humas)