Peran Strategis DJBC Wilayah Kaltim, Termasuk Pencegahan Peredaran Narkotika

Sangatta, Info Benua — Masyarakat kini melihat Bea dan Cukai hanya lebih pada berfokus pemungutan penerimaan pajak tidak langsung, karena adanya pergerakan barang di era tahun 1980-an. Namun seiring berkembangnya perjalanan bangsa Indonesia, termasuk ditompang industri dan teknologi. Fungsi Revenue Collector atau penghimpun keuangan negara tidak lagi dijadikan dasar utama untuk mencari uang negara dengan pengenaan biaya pada suatu produk atau barang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kaltim Agus Sudarmadi mengungkapkan, jika kini tugas lembaganya yaitu sebagai Fasilitator Perdagangan, Industrial Assistance, Revenue Collector, dan Community Protector.

“Dari Rp 2200 Triliun anggaran pemerintah pada masa itu, kita mampu menyumbang dari bea dan cukai sebesar Rp 250 Triliun pada negara pertahun. Selebihnya ditunjang oleh pajak, profit-profit BUMN, hingga pinjaman-pinjaman. Proporsi dari revenue collector sudah tidak besar lagi, justru kini proporsi kami adalah industrial assistance yakni bagaimana membantu tumbuh kembangnya industri,” jelasnya.

Sehingga kenaikkan tipologi-tipologi kantor, termasuk tipologi kantor KPPBC Tipe Madya Pabean (TMP) C Sangatta. Adalah tidak terbatas pada unsur reveneu Collector, sehingga ada sudut pandang masyarakat yang mempertanyakan mengapa kantor ini menjadi besar secara bangunan hingga kualitas.

“Ini dikarenakan suatu daerah yang walaupun misalnya berada di daerah dalam, tidak ada pelabuhan internasional yang jalan, namun memiliki potensi pengembangan yang tinggi. Inilah yang perlu disosialisasikan pada masyarakat luas secara bersama-sama,” ucap Agus disela-sela peresmian Gedung Baru KPPBC TMP C Sangatta yang menghabiskan dana APBN 2018 sebesar Rp 7,3 Miliar, Kamis.

Ditambahkan Agus jika Dirjen-Dirjen di Kementerian Keuangan RI berkumpul belum lama ini, dengan seluruh pihak pengelola keuangan daerah di wilayah Kaltimra. Ada pembekalan pengelolaan keuangan pada seluruh pihak terkait, di kabupaten/kota hingga provinsi. Mengingat potensi besar wilayah Kaltim, seperti proyek-proyek besar yang dalam tahap penyelesaian. Jika proyek besar itu jadi, seperti KEK Maloy, Pelabuhan Kariangau, Tol Balikpapan-Samarinda, termasuk yang sudah mulai jalan perlahan yakni Bandara APT Pranoto Samarinda.

“Pola-pola seperti ini membuat titik tekan pemerintah, termasuk pihak bea dan cukai kemudian bergeser. Kita bea dan cukai memberikan porsi penerimaan pada Dirjen Pajak. Kita lebih pada industrial asisstance dalam memfasilitasi sektor perdagangan. Disisi lain begitu ekonomi tumbuh dan berkembang, ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, Red) muncul, maka disinilah fungsi bea dan cukai berkembang menjadi community protector atau melindungi komunitas. Yang masuk fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, serta fungsi penegakkan hukum,” jelasnya. (ru/adv).