Pengukuhan DPW Pusaka Kaltim Rachmadansyah : Kaltim Lumbung Energi Nasional, Namun Selalu Dianaktirikan

Views Count: 794

Samarinda, Info Benua — Pada Sabtu (5/5) Dewan Pengurus Wilayah Persekutuan Suku Kalimantan (DPW Pusaka) Kaltim resmi dilantik di Gedung Olah Bebaya. Walau berlatar belakang organisasi kesukuan, Pusaka menegaskan akan tetap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal dan mendukung pembangunan di wilayah ini.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh , Ir H Faridil Murat Putra Alam, SE, MT, selaku Ketua DPP Pusaka Kalimantan, yang juga mewakili Bupati Nunukan, didampingi oleh Sekjen DPP Helmi Gais.

Ketua DPW Pusaka Kaltim, Ir H Rachmadansyah mengatakan hal tersebut usai acara pelantikan. Dilatakannya, meski berlatar belakang organisasi kesukuan, namun Pusakan akan tetap menjadi mitra pemerintah. Dan salah satu yang menjadi sorotannya adalah masalah ketimpangan APBN terhadap daerah.

“Sebagaimana kita ketahui, Kalimantan khususnya Kaltim adalah merupakan lumbung energi nasional yang selalu dianaktirikan, “ ucapnya yang didampingi oleh Ketua Harian DPW Pusaka Kaltim, Drs Riduan Nor. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa, pengurus Pusaka terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti profesional, birokrat, hingga akademisi.

Pengurus DPW Pusaka kaltim dari inti sampai bidang-bidang dan dewan pakar seluruhnya berjumlah 50 orang lebih. Selain itu pihaknya meminta kepada pemerintah agar membuka luasan izin usaha pertambangan (IUP) di daerah. Menurut Rachmadansyah, keberadaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dianggap menguntungkan pusat dan merugikan daerah.

“Ini sangat tidak adil,” katanya. “Kita sedih, wilayah Kaltim dikaveling oleh pemerimntah pusat dengan mengatasnamakan PKP2B.”

Usai dilantik, Rachmadansyah berkomitmen untuk menjaga kondusifitas menjelang Pilgub Kaltim yang akan berlangsung 27 Juni mendatang. Harapannya yang terpilih nantinya adalah putra terbaik Kaltim.

Sementara itu, Ir H Faridil Murat Putra Alam, SE, MT, selaku Ketua DPP Pusaka Kalimantan, berpesan agar pengurus DPW mengedepankan keutuhan NKRI. Katanya, Provinsi di Kalimantan ini adalah provinsi adat. Oleh sebab itu, harus kita jaga ciri khas budaya itu dan tetap m,enjadi mitra pemerintah. (as/*)