Pemprov Ajak Perangi Kampanye Hitam

Tanjung Selor, Info Benua – Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Syaiful Herman meminta masyarakat Kaltara khususnya peserta Pemilihan Umum (Pemilu) melawan black campaign atau kampanye hitam. Menurutnya, sebagai bentuk komitmen untuk menyukseskan pesta demokrasi, semua pihak tak sekedar menolak melainkan melawan segala bentuk provokasi yang dapat mengakibatkan perpecahan.
Di sela menghadiri deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan KPU Kaltara, Pj Sekprov menjelaskan, black campaign merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan. Oleh sebab itu, masyarakat hingga lapisan paling bawah harus ikut berperan untuk melawan kampanye yang berisi berita bohong (hoax), isu yang membawa suku, agama, Ras dan antar-golongan (SARA) serta money politic (politik uang). “Hal ini harus disampaikan kepada masyarakat melalui camat, kades hingga seluruh tokoh masyarakat. Bahwa demokrasi damai tidak hanya menolak tapi melawan kampanye hitam,” tegasnya.
Hal lain yang turut menjadi perhatiannya adalah terkait partisipasi pemilih. Belajar dari pengalaman Pemilu Kepala Dearah (Pilkada) sebelumnya, menurut Syaiful, partisipasi pemilih belum maksimal. “Yang kedua soal partisipasi pemilih ini, saya mohon kepada peserta pemilu, baik parpol maupun calon anggota DPD untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di perdesaan terutama di kabupaten/kota untuk terlibat dalam Pemilu. Jadi kegiatan para peserta tidak hanya kampanye saja, melainkan ikut menyukseskan pemilu ini dengan tingkat partisipasi yang lebih baik,” terangnya.
Syaiful menegaskan, harus ada terobosan-terobosan baru yang lebih baik bagi semua pihak dalam menjalankan demokrasi. Yaitu, dengan mengedepankan politik santun dan beritikad baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik pula.
Sementara itu, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al-Islami dikonfirmasi terkait partisipasi politik mengungkapkan bahwa target secara nasional yakni 77,5 persen sebagaimana disampaikan oleh KPU RI beberapa hari lalu. Hanya saja, yang menjadi penekanan adalah, tanggungjawab partisipasi pemilih tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara. Semua pihak harus bersama-sama untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini, minimal dengan menggunakan hak pilihnya.
“Peran pemerintah daerah, stake holder terkait lainnya dan peserta Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih ini cukup besar. Oleh karena itu, tentu kita berharap agar semuanya bisa saling mendukung sehingga penyelenggaraan bisa maksimal dengan meningkatnya partisipasi pemilih ini,” tandasnya. (roy/adv).