Orang Tua Siswa SMU 10 Mengadu ke DPRD terkait Kisruh Yayasan Melati dan Pemprov Kaltim

INFOBENUA-SAMRINDA-Pemprov Kalitm bersiteru dan tidak sejalan dengan Menejemen Yayasan Melati yang mengelolah SMU Negeri 10 Samarinda Seberang. Akibatnya Gubernur Kaltim melalui Dinas Pendidikan memutuskan untuk memindahkan gedung SMU Negeri 10 itu ke Samarinda Seberang, berikut aktifitas kegiatan belajar mengajarnya.
Tetapi ide rencana Pemprov Kaltim itu ditentang dan mendapat reaksi keras para orang tua siswa, Komite Sekolah dan Forum RT Peduli Pendidikan Samarinda Seberang. Persoalan itu pun di giring ke DPRD Kaltim oleh perwakilan siswa, Komite Sekolah SMU 10 dan Forum RT Peduli Pendidikan Samarinda Seberang. Mereka mengadu dan berharap DPRD bisa mencegah rencana Gubernur Kaltim itu memindahkan gedung dan persekolahan ke Samarinda Kota.
Selasa, 21 September 2021, perwakilan siswa disertai Komite Sekolah SMU 10 dan Forum RT Peduli Pendidikan Samarinda Seberang melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Kaltim. Disana , perwakilan siswa yang di ikuti pula sejumlah siswa siswi SMU 10 itu memaparkan alasan dan keberatan mereka terhadap pemindahan gedung dan proses belajar mengajar tersebut ke lokasi lain.
Masyarakat Samarinda Seberang tak sudi gedung sekolah SMU 10 di pindahkan ke mana mana. Warga berharap aktifitas persekolahan tetap berjalan seperti biasa dan tidak di recoki oleh kisruh Yayaasan Melati dan Pemerintah. “Kami ingin persoalan itu diselesaikan antara Pemerintah dan Yayasan Saja tanpa mengorbangkan kegiatan belajar mengajar,”ujar Iskandar, Perwakilan Forum RT pemerihati pendidikan Samarinda Seberang.
Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mendukung langkah perwakilan siswa dan Komite Sekolah serta lembaga pendukung lainnya, agar mempertahankan sekolah tetap dilokasi yang sekarang. Ketua DPRD kaltim ini judtru menuntut pemerintah agar memperbaiki kwalitas pendidikan di Kaltim, bukan justru membuat kisruh lembaga sekolah yang berjalan dengan baik seperti SMU 10 itu. “Statetmen saya hanya satu, jangan mengorbankan siswa dan guru serta staf lainnya karena perselisihan dengan Yayasan. Kami akan menghadap Gubernur Kaltim untuk menjembatani asfirasi siswa dan orang tuanya yang menolak pemindahan gedung dan persekolahan ke Samarinda Seberang,”kata Makmur usai rapat dengar pendapat berlangsung di Gedung DPRD Kaltim.
Makmur HAPK melanjutkan, DPRD akan terus kritisi dan berikan saran pendapat Pemprov Kaltim, sebab tugas dia mengamanahkan hal itu. Sedangkan urusan eksekusi ada ditangan pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Olehnya Makmur jauh jauh hari harus mengawal aspirasi masyarakat Samarinda Seberang hingga aspirasi masyarajat tersalurkan dengan bijak dan memuaskan.
Senada Ketua DPRD kaltim, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yakob mengungkapkan, Komisi IV akan menemui Gubernur Kaltim Isran Noor untuk melakukan kordinasi membahas soal SMU 10 itu.

Rusman Yakob berjanji akan berjuang mempertahankan agar rencana pemindahan gedung sekolah itu tidak terjadi. Alasannya, kampus SMU 10 yang terletak di jalan Haji Muhammad Rifadin Samarinda Seberang itu dipertaahankan warga dan orang tua siswa tetap ada dilokasi itu. Alasan warga menuurut Rusman, sebab jika dipindahkan ke lokasi lain maka 3 kecamatan di wilayah Samarinda Seberang, yakni Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loajanan Ilir dan Kecamatan Palaran akan dirugikan soal pendaftaran siswa SLTP masuk SMU yang menggunakan sistim zonasi.
Warga disekitar Sekolah keberatan karena menyadari sistem penerimaan zonasi di sana terdapat dua sekolah lainnya yakni SMA, SMAN 4 dan 10 yang jika di gedung sekolah dipindahkan maka pelajar siswa SMU tidak bisa sekolah di tingkatan SMA. “ini persoalan sebab merugikan warga dan pelajar SMU itu sendiri sehingga DPRD harus memberikan dukungan agar SMAN 10 tetap berada di Samarinda seberang,” kata Rusman Yakob.
Ia pun mengapresiasi keputusan warga dan perwakilan siswa membawa persoalan itu ke komisi IV DPRD Kaltim untuk di bicarakan solusinya. Rusman Yakob berjanji akan memanggil seluruh perwakilan provinsi Kaltim untuk membahas hal tersebut. Sehingga ia berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan bijak.
Sementara itu Komite Sekolah SMU 10 mengaku akan melakukan pertemuan lanjutan dengan sejumlah lembaga terkait lainnya untuk membahas perihal tersebut. Sejumlah lembaga terkait yang akan ditemui Komite Sekolah adalah, Dinas Pendidikan Kaltim,bagian Biro Hukum, Sekda Pemprov dan Assisten yang menangani Bidang Pendidikan . “Kami dari komite terus berjuang agar upaya terbaik yang diambil lantaran lahan disana itu gedungnya cukup banyak dan selama ini kondisinya baik baik saja. SMAN 10 memakai sebagian walaupun itu tanah pemerintah. kita tidak pernah mengusik.”kata salah satu komite Seklah SMU 10.
Persoalan gedung sekola di SMU 10, menurut Rusman justru pemerintah harus menambah fasiltas dan pembangunan gedung yang baru. Alasannya, sebab kapasitas jumlah tampung gedung sudah tidak memadai. Dimana jumlah kapasitas gedung yang ada hanya bisa mengakomidir sekitar 1000 orang siswa sedangkan lulusan sekolah SLTP tiap ajaran baru di SMU 10 mencapai 2.500 orang siswa, khusus di 3 kecamatan ini. “Artinya kita kekurangan gedung yang bisa menampung 1.500 siswa lulusan SLTP,”tambah Rusman lagi.
Melalaui perewakilan orang tua siswa, Iskandar meminta agar DPRD menyelesaikan 3 persoalan yang dihadapi siswa dan orang tua nya yakni persoalan rencana pemindahan gedung sekolah, intimidasi staf dan guru untuk tidak mempersoalkan rencana pemerintah itu dan memberikan ketenangan aktifitas belajar mengajar di SMU 10 tetap berjalan normal.
Jika Gubernur Kaltim tetap bersikeras menjalankan rencana terhadap sekolah itu, maka Iskandar mengatakan bahwa rakyat dan orang tua siswa serta lembaga peduli pendidikan akan melakukan aksi besar besaran di DPRD kaltim dan akan menyurati Menteri Pendidikan terkait soal penolakan warga samarinda Seberang tersebut. penulis Anisa