Legislator Tekankan Hasil Musrenbang Kaltim Fokus Bangun Kebutuhan Rakyat

Samarinda, Infobenua — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu turut merespons hasil pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan RKPD Kaltim tahun 2020. Bahar menekankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim fokus pada pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Pada hasil Musrenbang kali ini, menghasilkan beberapa poin prioritas pembangunan untuk Provinsi Katim. Salah satunya adalah penguatan konektivitas antardaerah, kawasan dan IKN. Namun menurut legislator dari Fraksi PAN tersebut, hasil Musrenbang Provinsi tidak tepat kalau berfokus pada pembangunan IKN.

“Kenapa ? IKN itu kan nanti otoritas sendiri dan itu kan sudah diurus oleh pusat dari segi pendanaan dan lain-lain. Yang harus kita fokuskan itu kebutuhan-kebutuhan rakyat di Kaltim. Usulan itu kan dari tahapan Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota baru ke Provinsi,” ungkap Bahar, Jum’at (23/4/2021).

Adapun dari hal itu, Bahar berharap agar apa yang menjadi skala prioritas pembambangunan dalam Musrenbang Kaltim berasal dari kebutuhan dasar rakyat. Menurutnya, pembangunan IKN sudah memiliki orotitasnya sendiri dari pemerintah pusat.

“Karena itu yang saya kira menjadi sangat penting. Kalau urusan IKN bukan saya tidak setuju, tapi persoalannya adalah urusan IKN ini kan sudah ada otoritasnya sendiri, baik dari segi pendanaan dan lain-lain,” terangnya.

Terlebih menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut, target-target pembangunan yang diinginkan oleh Pemprov Kaltim juga banyak yang masih
belum tercapai. Seperti masih banyaknya infrastruktur gedung sekolah yang belum terbangun, jalan rusak dan masalah sektor pertanian.

“Masalah jalan provinsi kan lebih banyak yang rusak. Lalu program untuk petani-petani kita juga tidak muncul. Bahkan di LKPJ tahun 2020, hasil produksi pangan kita malah menurun,” tegasnya.

“Misalnya untuk mengembangkan sektor jalan-jalan pertanian rakyat. Kan itu sangat jelas itu di RPJMD, atau bagaimana jalan-jalan provinsi menjadi bagus. Kan itu yang banyak di komitmenkan dulu,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Bahar meminta kepada Pemprov Kaltim agar hasil Musrenbang melalui RPJMD Kaltim bisa fokus pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat. Dengan tahapan yang harus betul-betul sesuai usulan dari rakyat.

“Tidak boleh tiba-tiba ada usulan yang hilang. Ini kan bisa jadi. Atau tidak diusulkan Kabupaten/Kota tiba-tiba muncul di Musrenbang Provinsi. Kecuali kalau itu penting, seperti terjadinya bencana kan memang harus ditanggulangi. Jangan sampai ada hal-hal yang melenceng dari situ,” pungkasnya. *

— Reporter: Kka
— Editor: Ru