INFOBENUA, Samarinda – Komisioner KPU Kaltim, menanggapi Rekomendasi Bawaslu RI terkait paslon Bupati dan Wakil Bupati Kukar Edi-Rendi didiskualifikasi dari peserta pilkada.
Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, KPU Kukar akan meminta klarifikasi terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“KPU Kukar akan meminta klarifikasi kepada Direktorat Jendral Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, (Kemendagri RI) Disdukcapil, camat, lurah dan terlapor,” ucap Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kaltim, Fahmi Idris kepada awak media, Jumat (20/11/2020). Dalam konference pers.
Kemudian ia menyampaikan bahwa tujuan klarifikasi KPU Kukar tersebut merupakan salah satu tindak lanjut pengkajian surat rekomendasi Bawaslu RI yang berpedoman pada pasal 18 PKPU RI Nomor 25 tahun 2013.
Ditambahkannya bahwa sesuai pasal 18 PKPU RI Nomor 25 tahun 2013, tindak lanjut yang dilakukan itu bukan berarti mengikuti sesuai rekomendasi yang ada. Namun KPU bisa melakukan pengkajian dulu seperti halnya klarifikasi ini.
“Untuk itu, KPU Kukar diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penindaklanjutan surat rekomendasi Bawaslu RI tersebut,” ujar Fahmi
Reporter: Dincut
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Total Users : 31835
Total views : 118053
Who's Online : 1