Komisi IV DPRD Kaltim Dengarkan Keluhan MKKS SMK PPU, Soal Fasilitas Pendisikan Di Wilayah Otorita IKN

InfoBenua.com -SAMARINDA- Komisi IV DORD Kaltim lakukan Rapat Dengar Pendapat(RDP) bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah(MKKS) SMK PPU di DPRD Kaltim gedung E.

Perpindahan Ibu Kota Negara(IKN) semakin mendekati waktunya. Segala persiapan, baik secara teknis maupun non teknis terus di lakukan dengan maksimal. Dalam hal ini, perpindahan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara(PPU) yang nantinya akan bernama ‘Nusantara’ tersebut harus di dukung dari berbagai sektor.

Selain sektor infrastruktur, sektor pendidikan juga perlu di tingkatkan di wilayah pusat negara ini nantinya. Contohnya, peningkatan daya mutu pendidikan di pusat IKN nantinya haruslah di maksimalkan.

Pada kesempatan itu, Ketua MKKS SMK PPU Jukinto, menerangkan bahwa tujuannya datang ke DPRD Kaltim karena ingin mempertanyakan beberapa hal penting dalam dunia pendidikan di PPU.

Pasalnya, beberapa sekolah negeri dan swasta tingkat SMK di PPU kini masuk dalam wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Lalu apakah setelah ini ada upaya yang disiapkan pemerintah dan dewan menanggapi persoalan ini, karena kita belum tahu kewenangannya itu masuk di Kaltim atau Otorita IKN Nusantara,” tanyanya.

Selain itu, terkait sarana dan prasarana SMK PPU yang dirasa belum memadai juga menjadi point pertanyaan. Padahal, jika di lihat kemajuan tekhnologi saat ini sangat berkembang pesat, dan seharusnya dunia pendidikan juga merasakan efek dari kemajuan tekhnologi.

“Harus ada penyesuaian pembaharuan serta pengadaan terhadap perkembangan teknologi. Kita harus mengejar ketinggalan dari daerah lain, jangan sampai Sumber Daya Manusia (SDM) sekitar IKN terkesan tertinggal,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dirasa sangat perlu untuk mempersiapan peningkatkan SDM yang ada di wilayah PPU baik tenaga pendidiknya, kependidikannya dan termasuk peningkatan sertifikasi.

“Tujuannya adalah agar SDM yang ada di PPU memiliki kualitas lebih baik lagi dalam menghadapi perkembangan di IKN nantinya,” tegasnya.

Selanjutnya, karena adanya beberapa industri atau perusahaan yang tidak welcome (ramah) dan tidak mau membantu murid lulusan SMK di daerah PPU.

“Kami minta pemerintah daerah atau dewan memfasilitasi murid SMK. Mungkin dengan cara meningkatkan keterampilan mereka, intinya jangan sampai SMK ketinggalan terhadap perkembangan yang ada di perusahaan atau industri. Kita ingin perusahaan welcome dan saling mengisi untuk pengembangan murid SMK,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi membenarkan beberapa poin tersebut merupakan pertanyaan dan permintaan MKKS terhadap legislatif.

“Mereka ingin minta jawaban seperti apa regulasi terhadap sekolah yang masuk ke dalam wilayah Otorita IKN, kan ada 3 sekolah negeri dan 1 swasta. Termasuk, banyaknya lulusan SMK yang saat ini tidak diakomodir perusahaan di sana,” paparnya.

Selain itu, politikus Gerindra itu juga membeberkan, adanya keluhan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang saat ini belum ada di wilayah PPU.

“Hingga saat ini belum ada LSP di sana. Nantinya, kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan Disdikubud Kaltim. Harapannya ada masukan dari mereka, kita sendiri pun berpandangan agar beasiswa dari provinsi itu sebagian bisa dialihkan untuk sertifikasi kejuruan bagi siswa SMK,” tutupnya.

Penulis : abi/zul.