Komisi III DPRD Samarinda Harapkan Bankeu Pemprov Tangani Perbaikan Jalan Rusak

Foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya.

Infobenua.id. Samarinda – Di beberapa ruas jalan utama Kota Samarinda banyak terdapat jalan rusak dan berlubang. Jalan rusak tersebut dibiarkan tanpa ada tindaklanjut untuk menambal atau memperbaiki.

Seperti yang terlihat di Jalan Pahlawan depan SMP N 22 Samarinda, lubang memang tidak seberapa namun mampu membuat pengendara yang melintas dan tidak hati-hati celaka. Begitu pula dengan beberapa ruas jalan lainnya, terutama yang terdapat di pinggiran kota.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya mengatakan, pihaknya memang kerap menerima aduan serupa. Namun, hal yang perlu dipahami adanya perbedaan penanggungjawab antaran jalan provinsi dan jalan kota.

Apabila jalan tersebut merupakan jalan provinsi, otomatis Pemprov Kaltim melalui instansi terkait yang menangani. Apabila jalan kota, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah kota melalui kucuran APBD.

Berkaitan hal itu, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, telah ada anggaran yang disediakan untuk perbaikan jalan. Namun, ada keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada, sehingga hanya program-program prioritas yang dilaksanakan terlebih dahulu.

“Jadi kalau melihat itu kok belum dilakukan mungkin skala prioritas, karena dengan anggaran yang terbatas itu biasanya kita melihat skalanya. Ketika anggaran banyak kan semua bisa digelontorkan, tapi ketika terbatas maka yang mana dulu, maka itu yang dilakukan pertama kali,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya sangat terbantu dan mengharapkan adanya bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Kaltim dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti penanganan banjir menahun di Samarinda, begitu pula dengan perbaikan jalan.

“Justru kita yang minta uang ke provinsi dalam bentuk bankeu. Nanti lagi, kami juga sudah menyiapkan anggaran-anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan, apakah anggarannya memadai atau tidak seharusnya minta kepada provinsi,” imbuhnya.

Penulis: POT