Kisruh di Tubuh PKB Kukar

TENGGARONG, INFO BENUA: Terjadi masalah di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Penetapan penggantian wakil Ketua DPRD Kukar dari PKB menguak fakta adanya kekisruhan antar kader di tubuh partai berlambang bola dunia ini.

Semula, Munabbihuddin, Wakil Sekretaris DPC PKB Kukar, menyebut Puji Hartadi sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kukar telah melakukan pelanggaran administrasi dan etik dan menyerukan agar diganti. Munabbihuddin menuding bahwa Puji Hartadi membangkang perintah partai, tidak melaksanakan keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.

Selain itu, ia menuduh Puji Hartadi telah mengusulkan perubahan, menambah dan mendepak sejumlah orang di tubuh DPC PKB Kukar, tanpa melalui rapat pleno, bahkan melangkahi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kaltim. Ia yang semula merupakan wakil sekretaris di urutan pertama, tidak diinformasikan dan tidak dilibatkan dalam pengusulan, hingga posisinya sebagai wakil sekretaris bergeser di baris keenam.

Sementara Fandi, wakil sekretaris DPC PKB Kukar lainnya membantah tudingan Munabbihuddin. Bahkan, menanggapi perhantian unsur pimpinan DPRD Kukar dari PKB, ia seperti meragukan surat keputusan tersebut. “Beberapa pasal AD/ART yang dicantumkan sebagai dasar pertimbangan usulan penggantian adalah terkait persoalan moral, kinerja, dan konotasi negatifnya adalah pelanggaran moral dan wanprestasi,” kata Fandi kepada awak media.

Atas segala opini yang disampaikan Munabbihuddin, Idham bahkan menyebut ia sebagai pengurus partai yang masih belum berpengalaman. “Kami bisa memahami keterbatasan pengalaman organisasi beliau. bergabung di DPC PKB, agar ada tempat dan kesempatan untuknya belajar,” tandas Fandi.

Di lain kesempatan, M. Idham, salah seorang wakil ketua DPC PKB Kukar menyampaikan opini soal kiprah Puji Hartadi di PKB Kukar. Ia tampak mengagung-agungkan Puji Hartadi karena telah berjasa membesarkan partai. Berkat kemampuanya, kata Idham, PKB mampu memperoleh lima kursi di DPRD Kukar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, hingga akhirnya dapat membentuk fraksi tersendiri di DPRD Kukar.

Selain itu, Idham juga mengemukakan bahwa PKB telah berhasil menyelamatkan ‘muka’ daerah dari aib politik oligarkhi yang secara berani mengusung Kotak Kosong (Kokos) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu.  Padahal, dalam momen Pilkada tersebut, DPP PKB telah menetapkan keputusan untuk mengusung pasangan calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin, bukan Kokos.

“PKB Kutai Kartanegara kembali menghidupkan gairah masyarakat dengan memotori gerakan Kokos untuk membuat iklim demokrasi politik bangkit kembali. Tidak salah kiranya kata “Kebangkitan” tersematkan pada PKB, karena mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk aktif dalam hajatan politik ini,” papar Idham dalam opininya di media massa.

MEMBAHAYAKAN PARTAI

Di lain pihak, Amiruddin salah seorang kader PKB yang ‘dibuang’ oleh Puji Hartadi mengungkapkan kekecewaannya pada manajemen kepemimpinan DPC PKB Kukar. Menurut dia, sosok Puji Hartadi sangat membahayakan nama baik partai. Jika tetap dibiarkan berada di PKB dapat menurunkan elektabilitas pada Pemilu mendatang. “Sosok ini berbahaya, bisa-bisa tatanan organisasi yang sudah dibangun baik sejak era kepemimpinan Pak Iwan Patra sebagai Ketua Tanfidz  bisa rusak. Sekarang dapat lima kursi, Pemilu besok bisa kembali zero. Partai harus diselamatkan,” ungkap Amiruddin kepada awak media, didampingi sejumlah kader PKB Kukar lainnya, di Tenggarong, Kamis (14/04/2022).

Alasannya, kata Amiruddin, Puji Hartadi dalam memimpin partai di Kukar bukannya justru membesarkan, malah menggembosi. Buktinya, banyak kader terbaik partai dibuang dari kepengursan DPC PKB Kukar. “Pada dasarnya saya tidak masalah dikeluarkan dari DPC, tapi saat membahayakan partai tercinta saya, saya harus bersuara,” kata Amiruddin.

Dikatakannya,  dalam memimpin partai, Puji Hartadi terkesan bermain sendiri, tidak pernah menggelar rapat pleno sekalipun. Seluruh kebijakan partai, hanya melibatkan orang tertentu saja, termasuk masalah usulan perubahan struktur organisasi baru-baru ini. “Bukannya merangkul, kader partai lama justru banyak dibuang. Orang-orang baru yang tidak jelas asal usulnya justru masuk kepengurusan,” papar Amiruddin.

Disebutkan Amiruddin, setidaknya ada 11 orang kader partai lama yang diberhentikan dari kepengurusan DPC. Selain dia, ada Faiqoh Indrayani, Qurais Ismail, Ahmad Romeli, Fairda, Hendra Gunawan, Abdullah, Mastipah, Leni Heldayanti, Nurlina, dan Ruslan. Seorang lagi, Amin, yang semula sekretaris tanfidz, wajar diganti, karena meninggal dunia. Untuk pendatang baru, lanjut dia, ada empat orang, di antaranya Sabdi Riduansyah dan Tini Kusriyaningsih. Yang memprihatinkan, tutur Amiruddin, kader terbaik partai yang memiliki jasa membesarkan PKB, yakni Iwan Patra,  justru digeser ke mustasyar dari posisinya semula Ketua Dewan Syuro.

“Saya yakin sekali pemberhentian ini bukan kehendak DPP, melainkan atas tipu daya Puji Hartadi saat membuat usulan perubahan kepengurusan. Karena bukan saja kader partai di pengurus DPC yang tidak dilibatkan, bahkan informasinya, pihak DPW PKB juga ditinggal, rekomendasinya tidak dipakai. Ini kan pelanggaran etika yang sangat serius,”  papar Amiruddin.

Untuk itu, ia bersama kader partai lain, mengusulkan kepada DPW PKB Kalimantan Timur (Kaltim) agar dapat memberikan rekomendasi kepada DPP PKB untuk membekukan kepengurusan DPC PKB Kukar saat ini.

“Kami memohon dengan hormat kepada DPW agar dapat merekomendasikan pembekukan DPC PKB Kukar, sehingga menjadi pertimbangan bagi DPP membekukan DPC Kukar dan segera mengambil kebijakan khusus menyelamatkan partai,” ujar Amir diamini rekan-rekannya.

PEMBANGKANGAN

Sementara menurut kader PKB lainnya, Ruslan, DPC PKB Kukar di bawah kepemimpinan Puji Hartadi sebenarnya telah menunjukkan ‘aroma busuknya’ sejak Pilkada 2020 lalu, karena telah berani membangkang keputusan DPP PKB untuk menyukseskan pasangan calon kepala daerah yang diusung partai.

“Pada saat itu kami melihat ada gerakan Puji Hartadi dan kelompoknya untuk mengampanyekan Kotak Kosong, padahal DPP menetapkan Edi Damansyah-Rendi Solihin sebagai calon yang diusung, bukannya didukung, malah dilawan. Kami ada buktinya,” ungkap Ruslan.

Dikatakannya, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kukar saat itu, Iwan Patra, bahkan sempat memperingatkan pengurus tanfidz yang terlibat, termasuk Puji Hartadi untuk tidak melawan perintah partai, tetapi tetap dilakukan sampai pemilihan. “Informasi dan bukti pembangkangan itu awalnya hendak disampaikan ke DPW dan DPP,  tetapi karena calon yang diusung ternyata menang dan pengurus mengaku terlibat berjanji memperbaiki tindakannya, Pak Iwan Patra meminta kami agar mengurungkan niat untuk melaporkannya,” papar Ruslan.

Pembangkangan lainnya, ungkap Ruslan, adalah dalam hal melaksanakan keputusan DPP PKB soal penggantian unsur Pimpinan DPRD Kukar dari PKB. “Surat keputusan penggantian unsur pimpinan DPRD Kukar dari PKB itu sebenarnya sudah jelas, bahkan direkomendasi DPW PKB. Seharusnya begitu mendapatkan salinan surat itu langsung dilaksanakan, tetapi mereka tidak, justru mempertanyakan dan mempersoalkan,”  tandas Ruslan.

MEMPERMAINKAN

Benar saja yang dikatakan Ruslan, DPC PKB Kukar justru terlihat sedang mempermainkan keputusan DPP PKB. Karena pasca adanya keputusan DPP PKB soal penggantian Wakil Ketua DPRD Kukar, DPC PKB Kukar justru bersurat ke sekretariat DPRD Kukar yang isinya tidak sejalan dengan keputusan DPP PKB tersebut.

Surat itu bernomor 39/DPC-03/A.2/III/2022 tertanggal 31 Maret 2022 dan ditujukan kepada Ketua DPRD Kukar, isinya berkaitan dengan usulan perubahan struktur dan alat kelengkapan DPRD Kukar dari PKB. Parahnya, Sekretaris DPC PKB Kukar, Hendra tidak dilibatkan dalam pengajuan usulan.

“Saya tidak tahu dan tidak dikonfirmasi untuk melengkapi tanda tangan. Apapun konsekuensinya saya tidak tanggung jawab. Secara etika organisasi harusnya dikonfirmasi dan dilakukan musyawarah, terkecuali saya melimpahkan, faktanya saya tidak melimpahkan ke lain,” ungkap Hendra kepada wartawan.

Sementara Khoirul Mashuri, anggota DPRD Kukar yang mendapatkan amanah dari DPP untuk menggantikan Siswo Cahyono, mengatakan bahwa pihaknya hanya melaksanakan perintah partai. Berkaitan dengan surat tersebut, ia menilai ada potensi menyalahi aturan organisasi, karena tidak menghargai keberadaan sekretaris.

“Kita menyikapi politik dengan santun, pikiran yang jernih. Kita bisa lihat bahwa DPC tidak menjalankan instruksi partai. Dia jalan dengan caranya sendiri. Kalau saya tidak melawan. Saya hanya mengamankan apa instruksi partai,” bebernya. [] PRO