Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Dibuat Perjanjian Khusus

Jakarta, Info Benua – Pemerintah pengoptimalan perjanjian khusus kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang berbeda dari perjanjian Pemerintah RRT dengan sejumlah negara lainnya. Salah satunya, terkait dengan rencana pengambangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Demikian satu di antara topik pembahasan dalam pertemuan mengenai progres pembangunan dan pengembangan KIPI versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang disinkronkan dengan data yang diterima pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman di Tarakan beberapa hari lalu.
Ada beberapa kesimpulan yang dirangkum dari pertemuan yang melibatkan jajaran Kemenko Maritim, Pemprov Kaltara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan itu. Kesimpulan pertama, pengoptimalan perjanjian khusus kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT. “Sesuai informasi yang dilaporkan Kepala DPUPR-Perkim yang ikut dalam rapat itu, Pemerintah Indonesia menerapkan perjanjian kerja sama yang berbeda, dengan mengedepankan prospek yang ada. Dalam hal ini, perjanjian kerja samanya disebut Global Maritime Fulcrum dalam balutan Belt And Road Initiatives (GMF-BRI),” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.
Dari perjanjian itu, lanjutnya, Pemerintah Indonesia dan RRT sepakat untuk membentuk working group. Dilanjutkan dengan membuat list proyek yang akan ditawarkan ke Pemerintah RRT. “Kabar dari Kemenko Maritim, ada 25 proyek (dari 4 provinsi prioritas dan non lokasi prioritas) yang akan ditawarkan lewat perjanjian ini. Dan, 11 di antaranya berada di Kaltara,” urai Irianto. Sebelas proyek itu, terdiri dari 4 proyek pengembangan kawasan, 4 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan 3 tenant.
Gubernur mengatakan, dari 25 proyek itu, tengah dibahas yang akan ditawarkan, dan Kemenko Maritim akan mendalami detail dan potensi dari setiap proyek tersebut. “Insya Allah, Januari 2019 sudah ditetapkan proyek mana yang perlu dilaksanakan dan ditawarkan. Tentu saja, salah satunya KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi,” ungkapnya.
Irianto juga menyampaikan, Pemerintah RRT mengajukan sejumlah persyaratan bagi Pemerintah Indonesia untuk memperoleh hibah pendanaan. Salah satunya, untuk melaksanakan studi kelayakan dan membuat masterplan proyek yang disetujui untuk didanai Pemerintah RRT. Studi ini dilakukan oleh Pemerintah RRT. “Salah satu yang bakal memperoleh bantuan itu, adalah proyek KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Begitu informasi dari kepala DPUPR-Perkim,” ungkap Irianto.
Tak itu saja, bantuan hibah tersebut juga akan mendukung upaya percepatan yang dilakukan Pemprov Kaltara dalam pembangunan KIPI. Yakni, upaya perbaikan delineasi kawasan industri. “Untuk itu, saya mengharapkan seluruh investor yang ada dan telah menyatakan minatnya mengelola kawasan industri untuk terus berkomunikasi dengan tim kerja Pemerintah RRT-Indonesia tersebut. Dan, saya juga menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait di Pemprov Kaltara untuk membantu memaksimalkan kerja tim tersebut, dengan menyediakan data dan informasi serta hal lain yang diperlukan,” katanya.
Sebagai informasi, dalam pertemuan kemarin hadir dari Kemenko Maritim RI, Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pertambangan dan Energi Y Yudi Prabangkara. Sementara dari Pemprov Kaltara, dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Kaltara Syaiful Herman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukimam (DPUPR-Perkim) Dr Suheriyatna, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Risdianto, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. (roy/ru/advb).