KEK MBTK Diresmikan Presiden 1 April, Bupati Kutim Bakal Hadir Di Manado

Sangatta, Info Benua — Surat yang dilayangkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: KEK-201/SES.M.EKON/03/2019, perihal undangan peresmian pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang dikirimkan 28 Maret 2019 akhirnya menjawab soal kapan kawasan pusat agroindustri di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diresmikan.

“Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sudah mengundang Bupati Kutai Timur selaku Wakil Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kaltim untuk hadir dalam acara peresmian tiga KEK (Bitung, Morotai dan MBTK) di Kota Manado, Sulawesi Utara, 1 April 2019,” kata Kabag Humas dan Protokol Imam Sujono Lutfi.

Imam menjelaskan, bupati telah mengonfirmasi akan datang pada peresmian KEK yang kegiatannya dipusatkan di Bandara Sam Ratulangi, Jalan A A Maramis, Lapangan Mapanget, Manado tersebut.

Surat undangan menghadiri peresmian KEK ditandatangani Sekretaris Kementerian Koordinator Susiwijono ditembuskan ke Menko dan Gubernur Sultra.

Belasan pejabat penting yang masuk dalam daftar lampiran undangan antara lain Mendagri, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menkeu, Menteri PUPR. Menhub, Menteri Bappenas, Menaker, Kepala BPN, Menteri Pariwisata, Sekretaris Kabinet serta Menteri Badan Penanaman Modal.

Selain itu beberapa gubernur juga diundang seperti Gubernur Maluku Utara, Gubernur Kaltim, Bupati Pulau Morotai, Walikota Bitung, serta tiga direktur perusahaan yakni dari PT Membangun Sulut Hebat, PT Jababeka Morotai serta Perusda Melati Bhakti Satya.

Semula rencana peresmian KEK MBTK dilaksanakan bersama-sama dengan KEK Bitung dan Morotai, tapi dari Pemerintah Bitung sendiri ternyata belum siap.

Pemerintah Kota Bitung sempat mengusulkan peresmian dilaksanakan akhir Maret, perubahan rencana itu disampaikan langsung Pemerintah Bitung kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.

Tapi kenyataannya jadwal peresmian kembali tertunda, hingga surat dari Kemenko Bidang Perekonomian diterima Pemkab Kutim. (ru/h3/adv).