Juli 2018, KHE Mulai Mobilisasi Peralatan Berat

Jakarta, Info Benua — Upaya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Tahap I yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menuai hasil. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menuturkan, dari laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara Suheriyatna, berdasarkan hasil rapat koordinasi percepatan pembangunan PLTA dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa, dikabarkan bahwa penyerta modal atau investor PLTA Kayan, PT Kayan Hydro Energy (KHE) siap memulai pembangunan bendungan Kayan I. Bahkan perusahaan akan memobilisasi sejumlah peralatan berat ke tapak lokasi mulai Juli 2018.
“Pada rapat yang dipimpin Ridwan Jamaluddin, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim itu, KHE mengaku siap mobilisasi peralatannya pada bulan 7 (Juli) nanti. Dan, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin kelancaran mobilisasi tersebut. Termasuk, bakal masuknya pekerja dari luar,” kata Gubernur.
Dengan peralatan tersebut, rencananya KHE akan membangun sejumlah infrastruktur penopang penuntasan pembangunan bendungan Kayan I. Di antaranya jalan sepanjang 7 hingga 9 kilometer, pelabuhan, alur pelayaran dan lainnya. “Jaminan dari pemerintah adalah keseragaman kita, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, soal perizinan masuknya tenaga kerja dari luar, tanpa mengabaikan keterlibatan tenaga kerja lokal. Untuk hal ini, Pemprov dan Pemkab setempat akan memfasilitasinya,” urai Irianto.
Khusus kepada Disnaker Provinsi Kaltara, Gubernur menegaskan arahan agar memfasilitasi percepatan proses perizinan tenaga kerja luar yang akan digunakan oleh PT KHE. “Targetnya, pada bulan 5 (Mei) semua perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sudah klir. Utamanya, perizinan tenaga kerja luar itu,” ungkap Irianto.
Untuk diketahui, bendungan Kayan I ditarget selesai dalam 3 tahun. Disertai dengan PLTA berkapasitas 900 Megawatt (MW). “Pokoknya Bendungan Kayan I ini ditarget selesai dibawah 5 tahun. Untuk itulah, makanya progres KIPI pun dikebut oleh Pemprov, dengan membentuk pengelola kawasan yang nanti berbentuk swasta murni,” urai Gubernur.
Lebih jauh lagi dikemukakan Gubernur, pembahasan proyek PLTA dan KIPI akan dilanjutkan pada pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang bernaung dibawah skema One Belt, One Road (OBOR). Pertemuan ini rencananya akan dilakukan pada 11 hingga 14 April mendatang di Beijing, RRT. Rombongan Indonesia sendiri, bakal dipimpin Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dengan peserta, diantaranya jajaran terkait dari Pemprov Kaltara. “Di pertemuan OBOR nanti, akan disampaikan progres PLTA dan KIPI kepada Pemerintah RRT. Tak luput pula, rencana pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan) akan dimasukkan dalam skema OBOR itu,” beber Gubernur. (ru/roy/adv).