HMI Samarinda angkat bicara, Ronni : Pemerintah Harus Fokus

Infobenua.Com.Samarinda – Merespon persoalan kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta wacana 3 periode jabatan Presiden dan tarif penggunaan PDAM yang terjadi di Kota Samarinda, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Samarinda, Kamis (7/4/2022).

Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Ronni Hidayatullah menjelaskan, permasalahan tersebut sudah menjadi perdebatan yang notabennya merugikan masyarakat, khususnya kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng semacam ini merupakan sebuah ironi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menilai negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia.

“perkebunan sawit dan produksi minyak goreng Indonesia saat ini hanya dikendalikan oleh segelintir orang saja dan tidak terorganisir dengan baik, bahkan kasus kelangkaan minyak goreng ini sudah menimbukan korban di beberapa kota saat ini khususnya yang terjadi di Samarinda,” ungkapnya saat melakukan audiensi di Gedung DPRD Kota Samarinda.

Tak hanya itu, kenaikan harga BBM  dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 % yang juga berdampak dengan kenaikan harga barang, termasuk kebutuhan pokok di kalangan masyarakat saat ini, apalagi melihat kasus covid-19 yang belum selesai dan itu yang seharusnya menjadi fokusan penyelesaian dari pemerintah saat ini.

“Hal tersebut harus bisa mendapatkan solusi terbaik dalam proses penyelesaian khususnya bagi kepentingan masyarakat itu sendiri, karena kenaikan kebutuhan bahan pokok berdampak pada ketidakmampuan daya beli rakyat “. Ujar Ronni

Adapun isu penundaan pemilu serta wacana 3 Periode Presiden Jokowi, pihaknya mengatakan hal tersbeut menjadi catatan penting yang harus di ingat dan di nilai persoalan pemerintahan Jokowi saat ini.

Selain itu, HMI Samarinda beranggapan kenaikan BBM jenis Pertamax sampai Rp 12.500 juga membuktikan pemerintahan Jokowi gagal untuk mengatur BBM agar bisa dinikmati oleh rakyat.

Mantan Ketua HMI Komisariat Syariah UINSI menyebutkan, di era Jokowi, sektor kejahatan investasi juga marak, serta pula kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 % yang akan mengakibatkan kenaikan kebutuhan pokok dan ini yang  kemudian menjadi satu bentuk penilaian bahkan penolakan  persoalan Wacana 3 Periode Presiden Jokowi saat ini.

“Rakyat pada umumnya pasti mengamini bahwa kehidupan mereka semakin sulit saat dibawah pemerintahan rezim saat ini. Jadi Mahasiswa turun ke jalan itu suatu keniscayaan”. Lanjutnya.

Bahkan, kenaikan tarif PDAM sebesar 9 % yang terjadi di Kota Samarinda saat ini dengan penyesuaian tarif yang berlaku sejak 1 April 2022 lalu, tarif baru air dapat naik sampai dengan Rp 7.540 per meter kubik.

” Kenaikan tarif tersebut harus di evaluasi kembali oleh pihak PDAM untuk bisa mendapatkan keputusan terbaik dengan mempertimbangkan kenyamanan rakyat itu sendiri”. Tutupnya

HMI Samarinda berharap agar pemerintah daerah, serta pemerintah pusat harus bersama-sama menangani masalah ini, sehingga fokusan pemerintah cukup pada pemulihan ekonomi dan pemutusan mata rantai Covid-19.

“Jangan dulu bicara soal masalah lain kalau pandemi belum usai, serta pemerintah harus memikirkan ekonomi kerakyatan agar stabilitas ekonomi bisa berjalan,” tutupnya.

Penulis : fik