HMI Kukar minta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk serius dan prioritaskan Bidang Pendidikan.

Infobenua.id. Samarinda – Ketua umum Himpunan mahasiswa siswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara, Andika Abbas melalui ketua bidang partisipasi pembangunan daerah (PPD), Eko Purwanto, khawatirkan akan melonjaknya angka pelajar dan mahasiswa di Kalimantan timur (Kaltim) yang terancam tidak bisa melanjutkan studi lantaran anggaran beasiswa Kaltim tuntas tahap kedua terancam batal.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, dengan alasan belanja pemprov kaltim sampai bulan desember belum sesuai target sehingga APBD – P sebesar 77 Miliar untuk Beasiswa Kaltim Tuntas belum disetujui oleh anggota dewan.

“Pemerintah provinsi harus tetap fokus dan konsisten dalam proses pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya bidang pendidikan,” kata Eko melalui WhatsApp, Selasa (23/11/2021)

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan misi gubernur kaltim pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan fokus pemerintah dalam bidang pendidikan terutama pemberian bantuan beasiswa “seharusnya ini akan membantu dalam peningkatan SDM yang berdaya saing kedepannya,” ujarnya

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 yang mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan Kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN.

“DPRD provinsi dan pemerintah provinsi harus menjadi mitra yang sinergis dan solutif dalam persoalan beasiswa ini, kita tidak menginginkan 61.113 siswa dan mahasiswa yang sudah masuk daftar tunggu kedua BKT ini gagal mendapatkan beasiswa nya,” tambahnya

Eko mengatakan, Kita tidak perduli politik anggaran yang sedang terjadi di elit pemerintah yang jelas kita tidak inginkan masyarakat yang menjadi korban ketika APBD – P ini tidak di sahkan oleh DPRD Provinsi dan pasti terancam gagal mendapatkan beasiswa.

“Kita juga tidak menginginkan adanya konflik dan kecemburuan sosial di tataran masyarakat karena ketidakadilan penerima beasiswa pada tahap satu yang lolos dan tahap dua yang terancam gagal ini”. Tutup eko

Penulis : Hcc