Hindari Antrean Truck, Komisi III DPRD Samarinda Minta Pertamina Batasi Penjualan Solar Subsidi

Infobenua.id, Samarinda- Lagi-lagi persoalan antrean truck di bahu-bahu jalan akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga saat ini masih bergulir. Laporan masyarakat terus-menerus berdatangan, hingga tak jarang menyebabkan kecelakaan.

Seperti diketahui, Komisi III DPRD Samarinda, beberapa waktu lalu telah melakukan tinjauan terhadap beberapa SPBU yang menjadi langganan natrean truck di bahu jalan.

Dalam tinjauan tersebut ditemukan keganjalan seperti truck yang diduga sengaja memodifikasi kendaraannya (bertangki ganda )sehingga memiliki daya tampung BBM tak normal alias lebih banyak dari biasanya.

“Kami masih akan panggil lagi pihak-pihak terkait. Beberapa titik SPBU sudah mulai tertib. Tapi ada beberapa titik yang masih mucil. Kami akan lanjutkan tinjauan dan mengevaluasi kembali,” tegas Jasno di Gedung DPRD Samarinda, Selasa ( 23/11/2021).

Oleh sebab itu, sebagai tindakan tegas, pihaknya meminta rekomendasi kepada pihak PT Pertamina menutup satu bulan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Rekomendasi tersebut ditujukan kepada yang terbukti menyelewengkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi.

Lebih lanjut Jasno, kondisi di lapangan berbanding terbalik dengan laporan dari pihak PT Pertamina menyampaikan bahwa kuota solar subsidi dalam keadaan stabil sesuai dengan pendistribusiannya.

Bagaimana tidak, hingga saat ini, pemandangan antrean truck di bahu jalan basi sering dijumpai.

“Dari pertamina mengaku tidak ada yang dikurangi. Tapi minyak yang tidak ada, itu kemana? Ini persoalannya yang menyebabkan antrean,” jelasnya.

Sementara itu, pihaknya menduga  pengetapan solar subsidi berkaitan erat dengan operasional perusahaan tambang. Padahal, kata Jasno, BBM subsidi atau industri memiliki peruntukannya masing-masing.

“Karena solar subsidi diperuntukan untuk masyarakat, antar sembako, sayur, dan lainnya. Kalau untuk tambang atau perusahaan itu kan, ada solar industri, ” tambahnya.

Tak pungkiri juga Jasno, jarak harga antara BBM bersubsidi dengan industri sangat jauh, sehingga potensi penyelewengan juga besar.

SPBU Batu Penggal di Jalan KH Mas Mansyur hingga saat ini masih menjadi sorotan pihak Komisi III. Pasalnya antrean truck masih sering terjadi dibanding beberapa titik SPBU lainnya telah berlangsung tertib.

“Di Seberang itu menggunakan sistem kupon. Jadi kalau solar habis, lalu tersisa 20 truk tertinggal, maka mereka diberikan kupon dengan melampirkan nomor telepon. Jadi, akan dipanggil ketika antreannya tiba. Itu di SPBU Samarinda Seberang, jadi tidak ada antrean,” katanya.

Sehingga itu, pihaknya mengaku telah mengimbau kepada pihak SPBU untuk membatasi penjualan solar subsidi. Hal ini dilakukan agar pendistribusian solar dapat merata.

Selain itu, pembatasan kapasitas pengisian solar juga diminta diterapkan. Seperti kendaraan kapasitas 200 liter menjadi 150 liter, guna mengurangi antrean di SPBU.

“Kalau masih ada antrean, kami minta pihak Pertamina untuk sementara (satu bulan) tidak melayani terlebih dahulu. Mereka tidak boleh main-main. Acuannya ya evaluasi saat sidak itu,” tutupnya.

Penulis syaef