Gubernur Tinjau 22 Proyek Infrastruktur di Tarakan dan Bunyu

Tarakan, Info Benua – Seluruh hasil pembangunan infrastruktur, baik yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah untuk memastikan bahwa anggaran tersebut sudah digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan. Ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie di sela kunjungan kerja melakukan pemantauan hasil kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Jumat lalu.
Pada kunjungan kerja di Kota Tarakan, Gubernur yang didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara meninjau 17 item pembangunan infrastruktur. Di antaranya, proyek pengembangan Pelabuhan Tengkayu I, peningkatan sejumlah jalan, pembangunan saluran drainase dan lainnya.
Proyek pertama yang ditinjau Gubernur dan rombongan, adalah Pelabuhan Tengkayu I atau Pelabuhan SDF Kota Tarakan. Pengembangan proyek ini didanai oleh APBD Provinsi Kaltara, sejak 2016 hingga sekarang. Secara utuh, pengembangan Pelabuhan Tengkayu I direncanakan menggunakan total anggaran sekitar Rp 225 miliar (perencanaan dimulai 2016). Ini untuk pengembangan sisi laut sebesar Rp 103,8 miliar, dan sisi darat sekitar Rp 121,1 miliar. Pada tahap I, APBD Perubahan 2017 Provinsi Kaltara dialokasikan sebesar Rp 19.996.534.000 untuk pekerjaan reklamasi (timbunan dan turap). “Semua terealisasi, sebagaimana hasil tinjauan tadi pagi. Hasilnya, terjadi perluasan area pelabuhan dari sisi darat sebesar 1,5 hektare,” tutur Gubernur.
Pengembangannya dilanjutkan ke tahap II, pekerjaan pengembangan pelabuhan sisi laut. APBD Perubahan 2017 kembali mengucurkan anggaran senilai Rp 18.838.750.000 untuk tahap ini. “Hasilnya, pengadaan tiang pancang Spun Piles DIA 50 sentimeter sebanyak 1.119 pcs. Dan telah dilakukan pemancangan sebanyak 114 pcs. Tiang pancang itu, rata-rata berkedalaman 27 meter. Dan sudah saya lihat tadi, hasilnya cukup baik,” jelas Irianto.
Tahap III, pekerjaan pengembangan pelabuhan sisi laut. Pendanaannya melalui APBD Provinsi Kaltara tahun anggaran 2018, senilai Rp 34.263.452.000. Hasilnya, sesuai laporan kepala Dishub Kaltara, adalah pekerjaan konstruksi trestle kendaraan dengan lebar 5,0 meter, dan panjang 152 meter. Lalu, pedestrian atau pejalan kaki dengan lebar 3,0 meter, dan panjang 152 meter serta dermaga keberangkatan sisi selatan. Dengan begitu, maka rekapitulasi anggaran biaya pelaksanaan pengembangan Pelabuhan SDF hingga 2018, totalnya senilai Rp 73.098.736.000.
Selanjutnya, Gubernur meninjau Pelabuhan Tengkayu II atau Pelabuhan Perikanan Kota Tarakan. Disitu, Gubernur menyerahkan bantuan cool room kepada Pok Lahsar Batari Mandiri. Cool room ini dibangun dengan APBD Kaltara tahun 2018 senilai Rp 500 jutaan. Kapasitasnya 20 ton, yang pengelolaannya dipercayakan kepada Pok Lahsar dimaksud.
“Selain APBD Kaltara, Pemprov Kaltara juga akan berjuang untuk mendapatkan dukungan penganggaran dari APBN, baik Kemenhub maupun Kemenpupera,” urai Gubernur.
Usai Salat Jumat, kunjungan kerja di Kota Tarakan, dilanjutkan dengan meninjau realisasi kegiatan pembangunan ruang kelas di SMP Negeri 7 Tarakan yang menggunakan Bankeu 2017 senilai Rp 3 miliar.
Di tempat yang sama, Gubernur turut menyerahkan secara simbolis Bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Karungan dan Bantuan Pengembangan Bawang di Karungan (seluas 10 hektare) dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara.
Di lokasi yang sama, Irianto juga menerima laporan mengenai progress pembangunan drainase lingkungan di Kelurahan Mamburungan Timur (Kec. Tarakan Timur)-kawasan Jalan Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Kampung 1/Skip (Kec. Tarakan Timur)-Jalan Pulau Banda, dan Kelurahan Karang Anyar (Kec. Tarakan Barat)-Kawasan Jalan Gang Bersama II. Pengerjaannya selama 210 hari kalender sejak 26 April 2018 hingga 27 November 2018, dengan progress fisik 92,95 persen dan progress keuangan 85 persen. Nilai kontraknya, sekitar Rp 7.886.700.000 dari APBN.
Usai dari Pesantren Hidayatullah, Gubernur dan rombongan melanjutkan meninjau sembari melintasi kawasan ring road Kota Tarakan. Adapun proyek jalan yang menggunakan APBD 2018, adalah Ring Road Binalatung-Pantai Amal Segmen 1, 2 dan 3 senilai Rp 3 miliar. Sementara peningkatan Jalan Sungai Kapuas, Jalan Amal Lama, dan Outer Ring Road menggunakan Bankeu 2016. Masing-masing bernilai, Rp 12 miliar, Rp 14 miliar dan Rp 20 miliar. Perhentian terakhir, adalah meninjau progress pembangunan drainase di kawasan Rusunawa Boompanjang.
Ke Bunyu, Gubernur Tinjau Jalan, Lokasi Pelabuhan Hingga Embung
Ada beberapa lokasi yang dikunjungi selama di Bunyu sejak pagi hingga siang itu. Setibanya di Bunyu, Gubernur dan jajarannya berkesempatan mengunjungi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bunyu. Selain bertatap muka dengan para guru, staf sekolah serta bersama para siswanya, dalam kunjungan itu, Gubernur menyerahkan bantuan dari Pemprov Kaltara untuk pembangunan Masjid di sekolah dan Masjid Kecamatan Bunyu senilai Rp 250 juta.
Dari SMA Negeri 1 Bunyu, rombongan menuju Kantor Camat Bunyu. “Di situ kami bertemu dengan masyarakat yang kebetulan ada kegiatan PKK. Dalam kesempatan ini, saya menerima hibah lahan dari salah satu warga untuk pembangunan SMKN Bunyu. Atas nama Pemprov Kaltara, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerelaan menghibahkan lahan ini. Oleh Pemprov Kaltara, sekolahnya akan segera dibangun. Selama ini belum bisa dibangun, karena lahannya belum ada,” ungkap Irianto.
Kunjungan selanjutnya, meninjau lokasi pembangunan embung yang berlokasi di Desa Kebun Sayur, Bunyu. Tahun ini, dikatakan Gubernur memasuki tahap dua pembangunan embung tersebut. Dengan alokasi anggaran Rp 22,5 miliar dari APBN. Embung tersebut, apabila sudah jadi akan dimanfaatkan untuk multifungsi. Seperti di antaranya untuk pengendalian banjir, irigasi, pemenuhan bahan baku air bersih. Bahkan bisa menjadi objek wisata. “Kita targetkan tahun depan sudah bisa selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tadi dari laporan ada sedikit kendala karena pemberian ganti rugi tanam tumbuh yang belum dibayar. Tapi Alhamdulillah sudah klir, menurut staf dalam satu dua Minggu ini sudah bisa dibayarkan,” beber Irianto. (roy/adv).