Gubernur Dituntut Tingkatkan SDM di Sulbar

Mamuju, Info Benua – Konsep pembangunan Sulbar lima tahun ke depan telah digagas oleh Gubernur terpilih Ali Baal Masdar. Dalam pengaplikasiannya sudah terlaksana dengan baik dan sudah mencapai visinya, tinggal melanjutkan pencapaian konsep malaqbiq.

Demikian salah satu poin yang disampaikan Rektor UNM, Prof. Husain Syam saat menjadi pembicara dalam Seminar Uji Publik RPJMD Menuju Sulawesi Barat Maju Malaqbiq yang berlangsung selama dua hari, akhir Agustus lalu di Hotel Maleo Mamuju.

Salah satu yang terjadi di Sulbar adalah kekurangan guru, itu bentuk ketidak konsistenan dari komitmen langkah kongkrit dalam penanganan SDM. Untuk itu, Ia memberi  tantangan pada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar untuk melakukan  peningkatan sumber daya manusia di Sulbar,

Dipandu oleh putri almarhum Husni Jamaluddin, Dr. Yuyun Yundini Jamaluddin memberikan kesempatan kepada beberapa tokoh-tokoh yang menjadi putra-putri terbaik di Sulbar. Salah satunya Prof. Gufran. Dalam kesempatan tersebut disampaikan, RPJMD Sulawesi Barat sudah masuk  kategori cukup, khususnya terkait sistematika rumusan pembentukan formulasi. Hanya saja, Ia memberikan penekanan, terdapat nilai  yang hilang dari esensi kemandaran yang tidak diungkapkan dalam struktur BAB terkait.  Esensi  yang dimaksus  tersebut tidak adanya pembahasan sejarah Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba’bana Binanga.

Dirjen Perikanan Tangkap, Dr. Zulfikar, Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kawasan  selat Makassar,  yang dikategorikan bagian dari potensi besar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang selalu dilewati empat ribu kapal. Sulawesi Barat, lanjutnya, juga  merupakan daerah segitiga terumbu karang dunia yang masuk dalam kategori  WPP-RI 713 (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia).

Tidak hanya itu, provinsi ke 33 tersebut merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk terbesar, dikarenakan pernikahan dini yang marak, yang dapat menyebabkan konflik pangan. Masih kata Dr. Zulfikar, tingkat kemiskinan Sulbar cukup mendominasi, hal tersebut sesuai data statistik yang  telah mencatat masyarakat nelayan dan petani masuk dalam kategori masyarakat miskin Sulbar. Untuk itulah, Sulbar harus mempersiapkan SDM, karena Sulbar masih belum fokus dalam peningkatan SDM, padahal hal tersebut merupakan inti srategi dalam pembangunan sulbar yang maju kedepan.

Wakil Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor. Muris juga menyampaikan, rencana capaian Sulbar itu sendiri, belum mencantumkan nilai pada kondisi kinerja RPJMD dan tidak ada tolak ukur dalam capaian dari tahun-ketahun.

Pembicara lain adalah, Profesor Metusalak menjabarkan, salah satu nilai minus penyusunan program Pemerintahan Sulbar satu periode kedepan yaitu, terdapat data pengunjungan wisatawan asing yang sangat minim sebesar 50 orang, hal tersebut  membuatnya tercengang. Selain itu, Sulawesi Barat merupakan provinsi urutan ke 16 dari 34 provinsi pengguna narkoba.

Terkait misi lima Gubernur-Wakil Gubernur Sulbar, tentang arah kebijakan pendidikan  nasional, yang lebih mengutamakan sekolah kejuruan, dalam piramida  kerja, bagian tengah piramida tersebut hanya  menggunakan  tenaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik, maka dari itu pemerintah setempat perlu memberikan perhatian yang penuh.

Pembicara lain, Profesor. Itji Amin Daud membahas seputar Perhutanan Sosial  Ekosistem Hutan yang merupakan pustaka biologis yang kaya. Dikatakan, Perhutanan Sosial harus mempunyai nilai sosial bagi masyarakat.  Pemerintah memiliki dua agenda  besar yaitu, menciptakan model pelestarian hutan yang efektif, melalui pemetaan, sumber-sumber air, listrik, daerah dan lokasi pengawetan oksigen, hal tersebut diharapkan mampu menekan  perubahan iklim.

Dr. Suyuti pada kesempatan tersebut menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, agar dapat membangun peta strategi dalam penentuan komponen dari beberapa indikator yang salah pada penempatannya .

Dr. Chaerul Anam berfokus pada kantong kemiskinan paling bawah, dimulai dari kalangan nelayan dan petani.

Mantan Bupati Mamasa, Dr. HM. Said Saggaf juga mengemukakan, pemerintahan yang baik merupakan development pertumbuhan dan pengembangan pelayanan prima pada semua sektor yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pemberian kesempatan kepada orang yang berkompeten.

Prof. Akbar Tahir mengulas terkait kualitas lingkungan hidup terbagi atas tiga indeks yaitu indeks lingkungan udara, lingkungan air, dan lingkungan darat merupakan atribut hutan itu sendiri.

Prof. Mediaty juga menyampaikan , bahwa komitmen merupakan keinginan yang timbul dari dalam didukung oleh aksi dalam mewujudkan suatu misi restribusi pajak  sangat kecil. Selain itu, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat melibatkan masyarakat mikro yang dapat memberikan peran besar kepada masyarakat serta menghidupkan ekonomi rakyat.

Tidak hanya itu, proporsi belanja Pemprov Sulbar juga tidak luput dari pengamatannya. Dikemukakan,  aparat Sulawesi Barat memiliki 37 persen proporsi belanja, selebihnya difokuskan kepada masyarakat. (hms/adv/as).