Gubernur Buka Rakordal Pembangunan Kaltara 2019

Tanjung Selor,Info Benua – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Provinsi Kaltara 2019 yang dilangsungkan di Ruang Pertemuan Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Senin. Dalam kesempatan itu, Gubernur sekaligus memaparkan kondisi dan capaian Kaltara pada 2018.
Mengawali sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Rakordal yang rutin digelar tiap tahun sangat penting. Untuk itu, dirinya minta seluruh kepala daerah dan juga perwakilan instansi vertikal di Kaltara hadir dalam kegiatan ini. “Selain melaksanakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui kegiatan Rakordal ini, kita akan mengevaluasi kegiatan pemerintahan selama 2018 dan juga pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Irianto.
Dari evaluasi tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan agar ke depan kegiatan yang dilaksanakan lebih baik, lebih efisien dan memberikan manfaat lebih besar. “Rakordal juga sebagai sarana untuk melakukan pengendalian pada unit tugas masing-masing. Terutama, bagi kepala daerah,” ujar Gubernur.
Data pertama, terkait angka pertumbuhan ekonomi. Gubernur mengungkapkan, sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), sejak 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kaltara menunjukkan angka yang positif. Meski diakuinya, rata-rata nilai Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB) Kaltara masih kecil. “Pada 2018 pertumbuhan ekonomi Kaltara mencapai 6,42 persen. Meski turun dibandingkan pertumbuhan penduduk pada 2017 (6,59 persen), kita masih berada di urutan kedua, setelah Kalteng (Kalimantan Tengah). Kita juga berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27 persen,” beber Irianto.
.Selain data makro, dalam Rakordal yang dihadir bupati dan walikota se-Kaltara itu juga dibeberkan Gubernur capaian pembangunan di Kaltara selama 2018. Mulai dari infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, hingga penanggulangan kemiskinan semua telah berjalan dengan baik.
Meski diakuinya ada beberapa kegiatan yang tidak jalan, dikarenakan terkendala teknis, secara umum kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kaltara sudah terealisasi dengan baik. Seperti dicontohkan, pembangunan jalan di perbatasan, jalan antar kabupaten di Kaltara, kemudian bantuan perumahan bagi warga tak mampu, pemberian bantuan pembayaran premi bagi warga tak mampu untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan beberapa lainnya. “Salah satu contoh yang tidak bisa terlaksana di 2018 adalah pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Tanjung Selor. Tapi sudah beres, insya Allah tahun ini dimulai pembangunannya,” kata Gubernur.
Dari data-data tersebut, lanjutnya, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, agar kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini dan ke depan untuk bisa lebih baik. “Ini mengartikan kita harus kerja lebih keras lagi. Apalagi di era perubahan yang begitu cepat seperti sekarang, kita dituntut untuk bekerja dengan cepat, dan tentunya dengan tetap berpegang pada aturan perundang-undangan yang ada,” papar Gubernur.
Selain paparan capaian 2018, dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyampaikan bagaimana tantangan ke depan. Salah satunya adalah tantangan daya saing. “Meski tingkat daya saing kita sudah cukup bagus untuk ukuran provinsi, pada posisi 21 dari 34 provinsi di Indonesia, kita harus bekerja lebih keras lagi,” kata Irianto.
Dalam Rakordal tersebut, juga dilakukan paparan dari beberapa nara sumber yang sengaja dihadirkan. Di antaranya ada Prof Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, kemudian juga ada perwakilan dari Bappenas/Kementerian PPN, Kabinda Kaltara, KPU Kaltara, serta Bawaslu Kaltara. Di samping itu, bupati dan walikota juga diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan terkait capaian atau realisasi pembangunan 2018 di masing-masing kabupaten-kota.
Turut hadir dalam Rakordal kemarin, selain para bupati dan walikota, juga ada ketua DPRD Kaltara bersama para wakilnya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Kaltara, para Ketua DPRD se-Kaltara, kepala Bappeda kabupaten/kota, serta perwakilan dari instansi vertikal yang ada di Kaltara. Termasuk beberapa pelaku usaha dan tokoh masyarakat yang turut diundang.(di/roy/adv).